VIDEO: Menteri Jokowi Ungkap Kenaikan Tajam Anggaran Kemiskinan Jelang Pemilu, Termasuk Soal Bansos

Sri Mulyani menepis tudingan para hakim MK yang menduga asal dana Bansos diraih dari automatic adjustment anggaran K/L

Dia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.

Hakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang

Ketua MK Suhartoyo menanyakan terkait pemberian bansos kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Di sidang MK, keempat menteri itu dicecar berbagai pertanyaan seputar dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.

Menko Airlangga memamparkan data terkait data berbagai bantuan sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi memastikan keempat menteri yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hadir

Pemanggilan empat menteri ini berdasarkan hasil rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.