VIDEO: Menteri Jokowi Ungkap Kenaikan Tajam Anggaran Kemiskinan Jelang Pemilu, Termasuk Soal Bansos

Sri Mulyani menepis tudingan para hakim MK yang menduga asal dana Bansos diraih dari automatic adjustment anggaran K/L

Dia menyebut sidang MK berjalan dengam lancar dan tak ada kendala sama sekali.

Hakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang

Ketua MK Suhartoyo menanyakan terkait pemberian bansos kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Di sidang MK, keempat menteri itu dicecar berbagai pertanyaan seputar dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.

Menko Airlangga memamparkan data terkait data berbagai bantuan sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi memastikan keempat menteri yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hadir

Pemanggilan empat menteri ini berdasarkan hasil rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.

Neng Eem kembali menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.

Patrialis Akbar menegaskan menjadi hakim konstitusi sangatlah tidak mudah

Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus

Gus Ipul menanggapi rencana pemberian bansos seumur hidup kepada ODGJ

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Rizal meminta kepada masing-masing kepala daerah dan juga Bulog yang berada di tiap wilayah untuk melakukan pengecekan data ulang.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

"Jadi Gus Menteri sudah lah sikat habis saja, berarti dia mampu buang uang (pemain judol)"

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.