Target Defisit Anggaran China 2026 Capai 4 Persen, Fokus pada Stimulus Ekonomi

Pemerintah China menargetkan defisit anggaran sebesar 4 persen pada tahun 2026, setara dengan 5,89 triliun RMB, sebagai upaya strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah China telah menetapkan target defisit anggaran sebesar 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2026. Angka ini setara dengan 5,89 triliun RMB, menunjukkan komitmen Beijing dalam menstimulasi perekonomian nasional. Target ini diumumkan oleh Perdana Menteri China Li Qiang pada Sidang Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Beijing.

Pengumuman penting ini disampaikan pada Kamis (5/3/2026) di Balai Agung Rakyat, Beijing, menandai arah kebijakan fiskal China ke depan. Target defisit ini meningkat 230 miliar RMB dibandingkan proyeksi tahun 2025, mencerminkan peningkatan dukungan fiskal. Langkah ini diambil untuk mendukung strategi nasional utama serta proyek pembangunan kapasitas keamanan di berbagai bidang.

PM Li Qiang menegaskan bahwa defisit ini akan didanai melalui penerbitan obligasi pemerintah khusus jangka panjang. Dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek-proyek penting, termasuk program peningkatan peralatan dan tukar tambah barang konsumsi, serta memperkuat modal bank komersial milik negara.

Strategi Pembiayaan Defisit dan Alokasi Obligasi

Untuk mencapai target defisit anggaran China 2026, pemerintah akan menerbitkan obligasi pemerintah khusus jangka panjang senilai 1,3 triliun RMB. Obligasi ini dirancang untuk mendanai strategi nasional kunci dan proyek pembangunan kapasitas keamanan. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mendukung program peningkatan peralatan dan tukar tambah barang konsumsi.

Pemerintah juga berencana menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 300 miliar RMB. Dana ini secara spesifik ditujukan untuk memperkuat modal bank-bank komersial milik negara berskala besar. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung penyaluran kredit.

Selain obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah dengan tujuan khusus juga akan diterbitkan tahun ini dengan nilai 4,4 triliun RMB. PM Li Qiang menyatakan bahwa pengelolaan proyek yang didanai obligasi ini akan ditingkatkan melalui mekanisme "daftar negatif". Ini juga akan menyempurnakan uji coba penerbitan obligasi secara cepat setelah peninjauan dan persetujuan di tingkat provinsi.

Porsi dana yang lebih besar dari obligasi ini akan diarahkan ke proyek investasi dan ditempatkan dalam kategori pengelolaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk mendanai proyek-proyek besar, menggantikan utang tersembunyi, serta melunasi pembayaran tertunggak yang menjadi kewajiban pemerintah.

Prioritas Belanja Pemerintah dan Peningkatan Kesejahteraan

Belanja pemerintah China pada tahun 2026 akan tetap pada skala yang signifikan, dengan dukungan kuat untuk peningkatan konsumsi dan standar hidup masyarakat. Belanja pemerintah pusat diproyeksikan meningkat 5,5 persen menjadi 4,542 triliun RMB. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Rincian alokasi belanja menunjukkan prioritas pada beberapa sektor kunci:

• Belanja urusan diplomatik naik 9,3 persen menjadi 70,975 miliar RMB.
• Belanja pertahanan meningkat 7 persen menjadi 1,9 triliun RMB.
• Sektor keamanan publik mendapatkan kenaikan 5,9 persen menjadi 258,269 miliar RMB.
• Pendidikan akan menerima 192,476 miliar RMB atau naik 5 persen.
• Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mendapatkan peningkatan signifikan 10 persen menjadi 426,42 miliar RMB.
• Belanja untuk cadangan pangan, minyak makan, dan material lainnya juga naik 8,1 persen menjadi 110,684 miliar RMB.
• Pembayaran bunga utang diproyeksikan naik 6,7 persen menjadi 873,99 miliar RMB.

Pemerintah pusat juga akan mentransfer 10,415 triliun RMB kepada pemerintah daerah, meningkat 2,2 persen. Selain itu, 50 miliar RMB dialokasikan untuk dana cadangan pemerintah pusat, sama seperti tahun sebelumnya. Ini memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga fungsi pemerintahan.

Pengelolaan Fiskal dan Stimulus Investasi Swasta

Pemerintah China menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya keuangan yang berhati-hati di semua tingkatan pemerintahan. PM Li Qiang meminta untuk membangun mekanisme yang sehat guna meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Pemanfaatan optimal sumber daya dan aset yang ada juga menjadi fokus utama.

"Kita harus memperkuat disiplin keuangan dan ekonomi, memperketat batasan anggaran, secara ketat mengendalikan pengeluaran umum, dan terus melakukan penghematan," ungkap PM Li. Ia menambahkan, "Setiap sen yang berhasil dihemat harus digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat." Kebijakan moneter yang akomodatif akan terus diterapkan.

Dalam upaya menekan biaya pembiayaan secara keseluruhan, pemerintah akan berupaya mengatur aktivitas bisnis di pasar kredit dan menurunkan biaya perantara pembiayaan. Nilai tukar RMB juga akan dijaga tetap stabil secara umum pada tingkat yang adaptif dan seimbang.

Investasi swasta menjadi perhatian khusus, dengan alokasi 755 miliar RMB dari anggaran pemerintah pusat untuk investasi tahun ini. Tambahan 800 miliar RMB dari obligasi pemerintah khusus ultra jangka panjang akan mendorong investasi swasta lebih lanjut. PM Li menjelaskan, "Kami akan melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah promosi yang relevan... mendorong investasi swasta di bidang-bidang baru seperti teknologi tinggi dan layanan modern."

Sumber: AntaraNews