Sekolah-Sekolah Swasta Mahal, SPP-nya Tembus Jutaan Rupiah

Di Jakarta, terdapat sejumlah sekolah menengah atas yang terkenal dengan biaya pendidikan yang relatif tinggi.

Sekolah negeri masih menarik lebih banyak siswa daripada sekolah swasta.

Biaya untuk bisa sekolah di Binus International School cukup mahal jika membandingkan dengan gaji atau upah minimum provinsi (UMP).

Uang pangkal Binus berkisar Rp78 juta. Selanjutnya, siswa atau siswi yang belajar di sana dibebankan biaya SPP sekitar Rp8 juta per bulan.

Perguruan tinggi negeri menjadi incaran karena biaya kuliah lebih murah. Tapi faktanya, kian hari kian mahal.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, harapan Kuat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya semakin terbuka lebar.

Gubernur Banten Andra Soni merayakan Idul Fitri 1447 H dengan menggelar silaturahim bersama anak yatim dan dhuafa, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov untuk perluasan program sekolah gratis.

Pemerintah Provinsi Banten serius menggarap pembangunan desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemkot Bandarlampung untuk melengkapi persyaratan operasional SMA Siger Bandarlampung, memastikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu tetap terjamin.

Program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah disambut baik SMK Paniai, meringankan beban orang tua siswa sekaligus meningkatkan kualitas SDM daerah.

Pemerintah Kota Serang serius mematangkan lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, mengalihkan lokasi ke Kecamatan Taktakan demi efisiensi anggaran dan lingkungan kondusif bagi anak kurang mampu.

Gubernur Khofifah memastikan program Revitalisasi Sekolah Jawa Timur untuk SMA, SMK, dan SLB berlanjut pada 2026, demi kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan fasilitas yang memadai.

Sekprov Sulsel tegaskan sekolah swasta adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas, memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan layak.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir & praktik diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan dasar.

DPR mendukung Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan SD sampai SMP di sekolah negeri dan swasta.