Sederet Janji Prabowo buat Ratusan Ribu Buruh saat May Day di Monas

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen bahwa pemerintahannya akan berupaya maksimal untuk menghapuskan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan yang erat dengan kelompok buruh, yang selama ini setia mendukungnya. Ia pun berkomitmen untuk memastikan bahwa kehidupan buruh, petani, dan nelayan akan lebih terlindungi oleh negara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5).

Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut dan menyampaikan, "Sekali lagi, saya terima kasih saya diundang hari ini. Terutama saya mau ucapkan terima kasih, lima kali saya maju pemilihan presiden, lima kali saya maju, empat kali saya kalah." Ucapan tersebut disambut dengan riuh tawa dari para buruh yang hadir. Ia melanjutkan, "Gila, gue kalau elu ketawa lagi. Tapi, walaupun saya empat kali kalah, buruh selalu mendukung saya, terima kasih," yang membuat lautan buruh bertepuk tangan dan meneriakkan namanya.

Menanggapi sambutan hangat tersebut, Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa menjadi presiden bagi buruh, petani, nelayan, dan masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Ia menegaskan, "Dan, karena itu, saudara tidak pernah tinggalkan saya. Empat kali saya kalah, yang kelima kita menang. Jadi, saya ingin sampaikan di sini, saya merasa jadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah."

Prabowo kemudian berjanji bahwa pemerintahannya akan berupaya maksimal untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ia menegaskan, "Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami.

"Ia juga menambahkan, "Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan, bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami," dengan suara yang lantang dan penuh semangat.

Pada kesempatan sebelumnya, Said Iqbal, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya di hadapan Presiden Prabowo, Iqbal kembali menegaskan enam tuntutan utama buruh yang diangkat pada peringatan Hari Buruh Internasional tersebut.

"Hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia," kata Said dalam acara tersebut yang disiarkan melalui laman Youtube Sekretariat Presiden, pada Kamis (1/5/2025). "Mewakili para buruh, ada 6 isu yang ingin Kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden," tuturnya. Berikut adalah enam tuntutan buruh yang disampaikan oleh Said Iqbal selaku Presiden KSPI.

Tuntutan pertama adalah penghapusan sistem outsourcing. Iqbal meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan sistem kerja outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern di dunia kerja. Selain itu, Iqbal juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) agar dapat didukung oleh masyarakat luas.

Pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai

Tidak hanya menuntut kesejahteraan bagi buruh, Iqbal juga memberikan penghargaan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan upah minimum sebesar 6,5% setelah mengalami stagnasi selama satu dekade. Dia menganggap langkah ini sebagai langkah positif dalam memperbaiki kondisi ekonomi buruh.

Selanjutnya, Said Iqbal mendesak agar RUU Ketenagakerjaan yang baru dapat segera disetujui oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menghapus semua isi dari Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Indonesia.

Selain itu, Iqbal juga menyoroti pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum juga disahkan, meskipun sudah menunggu selama 20 tahun. Dia menekankan bahwa perlindungan bagi pekerja rumah tangga sangatlah penting dan mendesak untuk segera direalisasikan.

Dalam tuntutan terakhirnya, Iqbal menyerukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan dengan segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara.