Prabowo Perintahkan Bulog Prioritaskan Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Krisis Global

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Bulog harus mengutamakan Ketahanan Pangan Nasional di tengah ketidakpastian global dan konflik Timur Tengah, demi menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026, menginstruksikan Perum Bulog untuk memprioritaskan stok pangan domestik. Instruksi ini disampaikan di tengah ketidakpastian global dan konflik di Timur Tengah yang terus menekan pasokan pangan internasional. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi potensi krisis pangan.

Prabowo menekankan bahwa meskipun krisis pangan global memburuk, Indonesia berhasil mengamankan stok pangan domestik. Bahkan, beberapa negara kini menunjukkan minat untuk membeli komoditas dari Indonesia, menandakan kekuatan pasokan dalam negeri. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan.

Dalam pernyataannya di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo berpesan kepada Bulog untuk menjaga keseimbangan harga. "Bulog, jangan jual terlalu murah, tapi jangan juga terlalu mahal. Ingat, krisis ini bisa berlangsung lama. Prioritas kita adalah mengamankan rakyat kita," tegas Prabowo. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan.

Ancaman Krisis Pangan Global dan Prioritas Domestik

Krisis pangan global yang semakin memburuk, diperparah oleh konflik di Timur Tengah, telah menciptakan tekanan signifikan terhadap pasokan pangan internasional. Situasi ini mendorong banyak negara untuk mengamankan kebutuhan pangan mereka sendiri, bahkan dengan membatasi ekspor. Indonesia, dengan pasokan pangan domestik yang relatif stabil, kini menjadi perhatian banyak pembeli asing.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pasokan beras di Indonesia tetap stabil, dan permintaan dari pembeli luar negeri meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan minat ini terjadi setelah negara-negara produsen utama seperti India dan Bangladesh memberlakukan pembatasan ekspor untuk melindungi pasokan pangan domestik mereka. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kemandirian pangan di tengah gejolak global.

Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo secara tegas menginstruksikan Bulog untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terpengaruh oleh dinamika pasar global yang fluktuatif. Prioritas domestik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kedaulatan Pangan: Ketersediaan dan Keterjangkauan

Kemandirian pangan Indonesia, menurut Prabowo, merupakan hasil dari upaya bersama yang melibatkan petani, militer, dan kepolisian nasional. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan negara ini telah memungkinkan Indonesia mencapai tingkat swasembada yang signifikan. Kerja sama lintas sektor ini menjadi fondasi kuat bagi kedaulatan pangan bangsa.

Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan menjaga harga yang terjangkau, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokan yang memadai selama krisis global. Ketersediaan adalah aspek krusial yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup, kapan pun dibutuhkan. Ini adalah dimensi penting dari ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Kelangsungan hidup nasional bukan hanya tentang keterjangkauan, tetapi juga tentang ketersediaan. Karena pasokan pangan kita aman, kita relatif lebih aman dan lebih siap menghadapi krisis eksternal," ujar Prabowo. Pernyataan ini menekankan bahwa keamanan pasokan pangan adalah prasyarat utama untuk stabilitas dan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan eksternal.

Penguatan Produksi Melalui Program Koperasi

Untuk lebih memperkuat produksi pertanian dan distribusi komoditas di seluruh wilayah, Presiden Prabowo memperkenalkan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas petani dan memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke konsumen. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih efisien dan berdaya saing.

Peresmian program ini ditandai dengan selesainya 1.061 unit koperasi, termasuk 530 unit di tujuh kabupaten di Jawa Timur dan 531 unit di delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pembangunan koperasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan dan dukungan kepada para petani di daerah. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Hingga 15 Mei 2026, Indonesia telah membangun 9.182 gerai koperasi, dengan target jangka panjang untuk mengembangkan 80.000 gerai di seluruh negeri. Selain itu, perusahaan pangan milik negara PT Agrinas Pangan Nusantara juga sedang membangun 25.000 unit koperasi tambahan. Pemerintah menargetkan 30.000 gerai akan selesai dan beroperasi pada Agustus 2026, menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan sektor pangan melalui jalur koperasi.

Sumber: AntaraNews