Pidato Puan Maharani Dinilai Jadi Seruan Penting Soal Perempuan dalam Politik

Azre mengatakan, pesan Puan tentang perempuan sarat akan makna yang kuat.

Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 dianggap sebagai seruan penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik.

Hal itu dikatakan Dosen Fisip Universitas Andalas, Ilham Aldelano Azre yang menilai Puan kerap menyampaikan pesan kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik.

Azre mengatakan, pesan Puan tentang perempuan sarat akan makna yang kuat. Pidato Puan menyoroti pentingnya peran perempuan termasuk dalam dunia politik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.

"Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada 16 Agustus 2024 tidak hanya menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional tetapi juga menekankan krusialnya partisipasi perempuan dalam politik," ungkap Azre, Senin (19/8).

Pada Sidang Bersama DPR-DPD (16/8) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan jajaran Pemerintahan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif yang harus harus dilihat sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara.

“Saat ini, masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini: ‘The happiness of man is: I will. The happiness of woman is: he wills.’ Sehingga seolah-olah hanya ada: ‘His-story’, tidak ada ‘Her-story’. Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus diubah,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Menurut Puan, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik. Namun tetap harus mengakui dan menghormati kodrat masing-masing.

Direktur Lembaga Survei Spektrum Politika Indonesia itu mengatakan, kehadiran Puan sebagai tokoh pemegang kebijakan publik itu dapat menunjukkan representasi perempuan, yang dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan perempuan.

Dengan lebih banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia politik, kata Azre, diharapkan hal tersebut mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih representif gender dan mampu meningkatkan parsipasi perempuan dalam banyak tingkatan, termasuk dunia politik.

“Dengan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam proses legislasi dan kebijakan, kita bisa mengharapkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan,” paparnya.

Azre mencontohkan, hal itu terbukti dengan terbitnya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). Kedua UU ini merupakan inisiatif DPR.

“UU TPKS dan UU KIA diterbitkan saat Puan menjadi ketua DPR. Kita lihat perjuangan DPR di bawah Puan mampu menghadirkan legislasi dukungan bagi perempuan, terutama UU TPKS yang sudah belasan tahun digagas tapi tak juga disahkan sampai DPR dipimpin Puan,” sebutnya.

“Peranan penting Puan dalam UU KIA juga luar biasa. Beliau sangat aktif mendorong lahirnya UU ini,” tambah Azre.

Azre pun melihat, peran Puan dalam memimpin anggota DPR memperjuangkan aspirasi para perempuan turut berpartisipasi mendukung peningkatan perempuan di lembaga legislatif. Pidato Puan dapat membangkitkan semangat para perempuan untuk terjun ke dunia politik di tengah banyaknya tantangan. Mulai dari hambatan struk

Data dari KPU RI menunjukan adanya peningkatan jumlah calon anggota dewan perempuan pada Pemilu 2024. Dari 580 anggota DPR terpilih, 21,9% di antaranya adalah perempuan. Total ada 127 anggota DPR RI perempuan yang lolos ke Senayan. 

“Hal ini penting tidak hanya untuk kesejahteraan perempuan, tetapi juga untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan," pungkas Azre.