Pertama di Indonesia, Pemprov Kaltim Gratiskan Biaya Administrasi Perumahan bagi MBR

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pemerintah Kabupaten Kudus mengajak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memanfaatkan program BPHTB gratis untuk rumah pertama, mengingat jumlah pemohon masih minim sepanjang 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempermudah akses perumahan murah bagi MBR melalui skema pembiayaan terjangkau, mencetak rekor distribusi perumahan subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kemudahan akses rumah MBR menjadi prioritas pemerintah, terbukti dengan skema pembiayaan terjangkau dan rekor penyaluran subsidi.

Mendagri menyoroti masih ada tiga kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki MPP, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

Dinas PUPR Kaltim menjelaskan mekanisme program bebas biaya administrasi untuk Kredit Rumah MBR, menanggung biaya notaris hingga provisi bank. Simak syarat dan caranya!

Penyerahan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (13/7), dan disaksikan oleh Sekda Jawa Barat, Direktur Utama Bank BJB, serta Komisioner BP Tapera.

Dinas ESDM Kaltim sukses wujudkan kemandirian energi dan ekonomi masyarakat melalui inovasi pemanfaatan biogas kotoran sapi, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Program biogas kotoran sapi ini juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi peterna

Dinas ESDM Kalimantan Timur secara aktif mendorong investasi swasta guna mempercepat transisi energi bersih dan memperkuat kemandirian energi daerah. Bagaimana strategi Pemprov Kaltim mencapai target bauran EBT sebesar 79% pada tahun 2045 dan memastikan p

Sistem agrosilvopastura, atau integrasi tani-ternak Kukar, menjadi solusi inovatif bagi warga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan ekonomi sekaligus melestarikan hutan.

Warga di sejumlah kawasan pelosok Kalimantan Timur menunjukkan kemandirian luar biasa dalam mengelola PLTS Komunal, memastikan pasokan listrik stabil di tengah keterbatasan akses infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pemahaman kewenangan desa untuk memberdayakan masyarakat, memastikan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan demi kemandirian desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur giat merawat Danau Labuan Cermin, warisan geologi unik dengan fenomena air dua rasa yang telah ditetapkan sebagai Geoheritage. Simak upaya pelestariannya!

Gubernur juga menawarkan fasilitas asrama atlet Gelora Kadrie Oening kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, khususnya DP2KUKM Kaltim yang menyiapkan data secara komprehensif.

Di Bontang, gubernur meninjau pabrik energi dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang memanfaatkan void tambang sebagai sumber cadangan air.

Digitalisasi tidak hanya sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menyebut langkah ini sebagai tonggak penting menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Benua Etam.

Melalui SAKTI GEMAS, Pemprov Kaltim berharap pelayanan pemerintah bisa cepat, mudah, dan dekat dengan rakyat.