Pemprov Kaltim Tempuh Jalur Hukum Insiden Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas menempuh jalur hukum perdata dan pidana menyusul insiden tongkang tabrak Jembatan Mahulu, menegaskan komitmen menjaga aset vital daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil sikap tegas untuk menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana, menyusul insiden tongkang batu bara yang menabrak tiang Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di perairan Sungai Mahakam.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, pada Senin (26/1), menegaskan bahwa alasan teknis terkait peristiwa yang terjadi disebabkan oleh putusnya tali tambat pengikat tongkang merupakan urusan internal perusahaan dan tidak dapat dijadikan pembenaran atas kerusakan aset publik.

Insiden yang terjadi di awal tahun 2026 ini memicu kekhawatiran akan keamanan infrastruktur jembatan yang krusial bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi bertekad mengungkap penyebab pasti serta menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak terkait.

Tindakan ini diambil untuk memastikan keamanan dan keutuhan jembatan sebagai sarana transportasi utama, sekaligus memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Fokus utama adalah menjaga fungsi jembatan yang strategis bagi perekonomian lokal.

Langkah Tegas Pemprov Kaltim Menindak Insiden Tongkang

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan alasan teknis seperti putusnya tali tambat pengikat tongkang merupakan urusan internal perusahaan dan tidak dapat menjadi pembenaran atas kerusakan yang terjadi. “Alasan itu klasik dan itu urusan internal mereka. Urusan kami adalah memastikan jembatan ini tetap aman dan berfungsi,” tegas Seno Aji.

Sebagai respons cepat, dua tongkang yang terlibat dalam insiden tersebut telah ditahan guna kepentingan investigasi lebih lanjut. Pemprov Kaltim juga telah menginstruksikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap kronologi serta penyebab pasti insiden penabrakan yang berulang kali terjadi di perairan Sungai Mahakam. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang membahayakan fasilitas umum.

Prioritas Keamanan Jembatan dan Kepentingan Publik

Demi menjaga integritas struktur Jembatan Mahulu, akses bagi kendaraan berat, khususnya alat berat yang terafiliasi dengan aktivitas pertambangan, ditutup sementara waktu. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi beban dan potensi risiko tambahan pada jembatan.

Seno Aji menekankan bahwa keselamatan jembatan dan kepentingan publik yang lebih luas menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Kami mengutamakan keselamatan jembatan dan kepentingan publik yang lebih luas, seperti distribusi kebutuhan pokok masyarakat, daripada mobilitas alat berat pertambangan,” tambahnya.

Penutupan akses ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi tim ahli untuk mengevaluasi kondisi jembatan pasca-insiden. Langkah preventif ini penting untuk memastikan jembatan tetap aman digunakan oleh masyarakat.

Jalur Hukum Perdata dan Pidana untuk Pertanggungjawaban

Pemprov Kaltim akan menempuh dua jalur hukum, yaitu perdata dan pidana, untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Jalur hukum perdata akan difokuskan pada tuntutan ganti rugi atas kerusakan fisik jembatan yang merupakan aset negara.

Sementara itu, jalur pidana ditempuh untuk mendalami unsur kelalaian dalam prosedur pengamanan tongkang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Jembatan ini adalah aset negara yang harus dijaga. Perdata terkait kerugian material, pidana terkait kelalaian prosedural,” jelas Seno Aji.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak yang beroperasi di perairan Sungai Mahakam. Pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan fasilitas publik dan mengancam keselamatan masyarakat.

Usulan Pengelolaan Titik Tambat oleh Perusda

Merespons berulangnya insiden penabrakan sepanjang awal tahun 2026, Pemprov Kaltim mengusulkan pengambilalihan pengelolaan titik tambat di sekitar jembatan melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan.

Tujuan dari langkah ini adalah agar pengawasan terhadap lalu lintas sungai dan prosedur penambatan kapal dapat dilakukan secara lebih ketat dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang terpusat diharapkan mampu mengurangi risiko insiden serupa di masa depan.

Meskipun Pemprov telah menyiapkan lokasi dan anggaran pembangunan titik tambat, saat ini pihak pemerintah masih menunggu restu dan penunjukan resmi dari Kementerian Perhubungan. “Jika dikelola oleh daerah, kami bisa menjamin tanggung jawab penuh terhadap perlindungan infrastruktur jembatan. Kami berharap Kementerian Perhubungan segera memberikan respons positif demi keamanan jangka panjang,” jelas Seno Aji.

Sumber: AntaraNews