Pemkot Makassar Kerahkan Satgas Drainase Antisipasi Banjir di Titik Rawan

Pemerintah Kota Makassar mengerahkan 40 personel Satgas Drainase untuk memastikan saluran air berfungsi optimal, mengantisipasi banjir di titik rawan seperti Jalan Urip Sumoharjo dan AP Pettarani.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi banjir. Mereka mengerahkan 40 personel Satuan Tugas (Satgas) Drainase ke berbagai titik rawan di kota. Langkah ini bertujuan untuk memastikan saluran air tetap berfungsi optimal dan aliran air berjalan lancar.

Pengerahan tim khusus ini dilakukan menyusul laporan masyarakat dan kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyatakan bahwa respons cepat sangat diperlukan. Ini untuk meminimalisir genangan air serta meningkatkan kenyamanan warga.

Fokus utama penanganan berada di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani, yang dikenal sebagai langganan banjir. Tim Satgas Drainase Makassar melakukan pembersihan sedimentasi dan penyisiran sampah. Mereka juga mengecek kondisi fisik saluran air yang berpotensi menghambat aliran.

Upaya Maksimal Satgas Drainase Makassar di Titik Kritis

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terus mengintensifkan upaya pencegahan banjir, khususnya di area-area yang sering tergenang. Zuhaelsi Zubir menegaskan bahwa tim Satgas Drainase Makassar bekerja sigap menanggapi setiap laporan. Mereka fokus pada pembersihan saluran air dari berbagai sumbatan.

Penanganan genangan air dilakukan secara menyeluruh di beberapa lokasi strategis. Termasuk di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di sepanjang kantor Gubernur Sulsel dan depan Kampus UMI Makassar. Selain itu, Jalan AP Pettarani di depan Kampus UNM juga menjadi prioritas utama.

Kedua lokasi tersebut menjadi perhatian khusus karena riwayatnya yang selalu terendam banjir saat hujan deras. Kehadiran personel dalam jumlah besar ini bertujuan memastikan penanganan berjalan efektif. Saluran air dapat dipulihkan dengan cepat demi kelancaran aktivitas warga.

Dalam proses pengerjaan, tim Satgas menemukan berbagai material penghambat aliran air. Salah satunya adalah jaring-jaring dari pohon nipah yang terbawa arus dan menyumbat saluran. Material ini menjadi faktor utama melambatnya pembuangan air saat intensitas hujan meningkat.

Peringatan Cuaca Ekstrem dan Instruksi Wali Kota

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem di Makassar dan sekitarnya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan akan mengguyur beberapa hari ke depan. Sejumlah provinsi bahkan berada pada level Siaga.

Kondisi ini mengindikasikan potensi hujan sangat lebat yang dapat memicu banjir dan gangguan lainnya. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana. Kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran. Instruksi ini ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga pemerintahan terbawah di tingkat kelurahan dan RT/RW.

"Kepada seluruh Kadis, Camat, Lurah hingga RT/RW untuk memonitor wilayah masing-masing secara aktif, turun langsung memastikan kondisi masyarakat aman," ujarnya. Wali kota menekankan pentingnya koordinasi dan kerja cepat aparat wilayah. Ia meminta agar setiap potensi akibat cuaca ekstrem segera dilaporkan secara berjenjang dan ditindaklanjuti.

Kesiapsiagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga menginstruksikan pendirian posko siaga di setiap Kecamatan dan Kelurahan. Posko ini akan menjadi pusat pelaporan dan koordinasi penanganan dampak cuaca ekstrem. Tujuannya adalah merespons cepat setiap insiden yang terjadi.

"Jika terjadi genangan air, banjir, pohon tumbang, atau instalasi listrik yang membahayakan, segera laporkan ke posko siaga," tegasnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya dari bahaya.

Dinas terkait seperti BPBD Makassar, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Damkar, diwajibkan untuk siaga. Mereka harus bergerak cepat dalam penanganan darurat. Koordinasi antar dinas menjadi krusial untuk penanganan yang efektif dan terpadu.

Sumber: AntaraNews