Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Anti-Korupsi se-Dunia (Hakordia) pada 12-13 Desember 2023 di Istora Senayan Jakarta.

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.

Menurut Jokowi, dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 3,6 juta jiwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.

Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Jokowi dan Jusuf Kalla tampak duduk di barisan depan mimbar upacara.

Mawardi menjelaskan, kerbau memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung sejak dahulu.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat.

Pertemuan itu terjadi ketika dia tengah mengunjungi Ponpes Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Menanggapi antusiasme masyarakat, Jokowi mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari undangan yang telah diterimanya.

Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandar Lampung, Sabtu (27/6), Jokowi mengapresiasi capaian kepengurusan PSI di Provinsi Lampung.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.