Otokritik Tajam: Saatnya Sudahi Polemik Nasab, Fokus Perbaiki Nasib Umat

Polemik nasab menguras energi umat dan menghambat kemajuan. Otokritik tajam diperlukan: beralih dari berebut nasab menuju perjuangan memperbaiki nasib demi masa depan Nahdliyin yang lebih baik.

Polemik nasab, yang sempat memanas di awal tahun, telah menyedot energi kolektif umat, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Kegaduhan ini menciptakan perdebatan tidak produktif di ruang digital dan majelis-majelis keagamaan. Masyarakat pun terbelah akibat isu validitas garis keturunan yang terus diperdebatkan.

Ironisnya, di tengah hiruk pikuk perdebatan tentang siapa yang paling “murni” darahnya, perhatian terhadap realitas sosiologis yang mendesak justru terabaikan. Kemiskinan struktural dan ketertinggalan intelektual menjadi masalah nyata yang luput dari fokus utama. Ini adalah momen penting untuk melakukan otokritik mendalam.

Sudah saatnya umat bermigrasi dari mentalitas “berebut nasab” menuju perjuangan “memperbaiki nasib” secara konkret. Pergeseran paradigma ini krusial untuk memastikan energi kolektif dapat diarahkan pada hal-hal yang lebih konstruktif. Fokus harus beralih dari klaim garis keturunan ke kontribusi nyata bagi kemajuan.

Mengapa Polemik Nasab Begitu Laku di Akar Rumput Nahdliyin?

Isu nasab seringkali menemukan lahan subur di kalangan akar rumput Nahdliyin karena keterbatasan akses ekonomi dan rendahnya faktor pendidikan. Ekonomi yang pas-pasan dan tingkat pendidikan yang minim menjadi pemicu utama. Kondisi ini membuat seseorang rentan untuk tidak lagi berpikir rasional dalam menghadapi isu-isu sensitif.

Ketika individu hidup dalam kemiskinan dan kurang memiliki pencapaian intelektual yang bisa dibanggakan, mereka cenderung mencari “pegangan” pada kemuliaan orang lain, terutama melalui jalur nasab. Ini adalah cara instan untuk mendapatkan pengakuan tanpa harus berusaha keras. Mengultuskan nasab tertentu seringkali menjadi jalan mudah untuk merasa dekat dengan hal-hal sakral.

Praktik ini tidak memerlukan upaya perbaikan kualitas diri yang berkelanjutan. Masyarakat masih terjebak pada penghormatan buta berdasarkan nasab atau kasta darah, bukan berdasarkan kasta karya atau kontribusi nyata. Fenomena ini menciptakan ekosistem di mana pertanyaan “siapa kakekmu” lebih dianggap penting daripada “apa kontribusimu”.

Selama sumber daya manusia masih rendah, umat akan terus menjadi objek manipulasi narasi nasab. Orang yang lapar dan kurang literasi lebih mudah dikendalikan oleh janji keberkahan figur tertentu, daripada diajak berpikir kritis tentang kedaulatan ekonomi.

Dampak Negatif Obsesi pada Polemik Nasab

Jika energi umat terus dipelihara dalam polemik nasab, dampak utamanya adalah stagnasi intelektual. Dalam organisasi, jabatan atau kehormatan cenderung diberikan berdasarkan kedekatan darah atau trah. Kompetensi dan integritas seringkali terabaikan dalam sistem seperti ini.

Budaya semacam ini akan menghambat kemajuan sebuah lembaga atau organisasi, termasuk jam'iyyah sebesar NU. Organisasi akan dihuni oleh individu-individu yang kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Ini mengancam keberlanjutan dan relevansi organisasi di masa depan.

Dampak lainnya adalah terpecahnya umat menjadi faksi-faksi yang saling merendahkan silsilah satu sama lain. Perpecahan ini secara signifikan melemahkan ukhuwah nahdliyyah. Padahal, ukhuwah merupakan fondasi kekuatan utama Nahdlatul Ulama yang telah terbangun selama ini.

Diskusi di pesantren dan kampus-kampus NU seharusnya fokus pada diskursus kekinian yang relevan. Isu-isu seperti kecerdasan buatan (AI), krisis iklim, atau kedaulatan pangan seharusnya menjadi prioritas. Bukan malah mundur ke perdebatan tes DNA yang bersifat partikular dan tidak produktif.

Langkah Taktis untuk Mengatasi Polemik Nasab

Untuk keluar dari kubangan polemik nasab ini, dibutuhkan revolusi mentalitas Nahdliyin yang radikal. Pendidikan yang membebaskan menjadi kunci utama dalam perubahan ini. Majelis ta'lim Nahdliyin serta kurikulum di pesantren atau madrasah harus mulai menekankan metodologi berpikir kritis (tashwirul afkar).

Nahdliyin atau kalangan santri harus diajarkan bahwa kemuliaan hanya bisa diraih melalui ilmu dan amal. Kaidah “Al-fadhlu lil mubtadi' wa in kana al-muqallidu afdhal” (kemuliaan itu bagi mereka yang memulai karya, meski yang mengikuti mungkin lebih mulia nasabnya) harus menjadi pegangan. Ini mendorong penciptaan karya nyata.

Selain pendidikan, kedaulatan ekonomi juga sangat penting. Nasib kaum Nahdliyin tidak akan berubah hanya dengan “tahlilan” nasab. Gerakan kewirausahaan kolektif sangat dibutuhkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Individu yang mandiri secara ekonomi tidak akan mudah “disihir” oleh klaim-klaim feodalistik yang merendahkan martabat.

Langkah terakhir adalah dekonstruksi budaya penghambaan. Menghormati ulama adalah kewajiban, namun menghamba pada seseorang hanya karena faktor darah adalah kebodohan. Masyarakat harus mulai menghargai orang berdasarkan gagasan dan dedikasinya pada kemanusiaan, bukan berdasarkan garis keturunan semata.

Sumber: AntaraNews