Nawawi Sindir Jokowi: Lebih Mudah Ormas Ketemu Presiden daripada Pimpinan KPK

Nawawi mengakui pengentasan masalah korupsi di masa kepengurusannya masih banyak meninggalkan PR.

Menurut Nawawi, ketidakhadiran Prabowo karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.

Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.

Ketua sementara Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah terkait kabar adanya pertemuan dengan Jokowi.

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

KPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu tema dalam debat capres pertama digelar KPU pada Selasa (12/12) malam.

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Kapolri Sigit datang bersama jajarannya sekitar pukul 12.07 WIB.

Pesan Ketua KPK Sementara ke Anak Buah: Giat di Lapangan Hold Saja, Kita Sedang Tidak Baik

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan masih saja ada penyelenggara negara yang mengisi LHKPN sembarang.

Nawawi Pomolango mengatakan masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara

Temuan tersebut, kata Nawawi, merupakan wujud dari upaya KPK dalam mencari Harun Masiku.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan pemanggilan kepada Kaesang Pangarep dimungkinkan terjadi

Menurut Nawawi, Kaesang tidak bisa dipandang sebagai warga sipil biasa, karena berasal dari keluarga penyelenggara negara.

Nawawi menyatakan sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat menangai kasus Kaesang tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.