Modus Jajan Bakso, Guru Honorer di Bandung Lecehkan Murid

Polres Kerinci berhasil meringkus seorang guru PPPK berinisial YA atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di lingkungan sekolah, memicu kekhawatiran orang tua dan komitmen penegakan hukum.

Seorang perempuan melaporkan oknum guru SMK di Buleleng atas dugaan pelecehan. Polisi kini melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

Ironisnya aksi bejat itu dilakukan berulang kali sepanjang Februari hingga Juli 2025.

HS yang saat ini berprofesi sebagai wiraswasta dulunya adalah guru honorer.

Disinggung terkait adanya korban lain, Alfret mengungkapkan, sampai saat ini yang telah melapor ada satu korban. Namun ada lima korban yang tidak melaporkan.

Perilaku cabul oknum guru ini sudah dilakukan sejak 2024 dan baru berakhir pada Februari 2025.

Guru ponpes AH diamankan polisi usai dilaporkan orang tua siswa karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya.

Peristiwa itu terjadi saat pelaku datang ke warung tetangganya dengan dalih menumpang cas ponselnya di Lubuklinggau.

Dia mengimingi sejumlah uang untuk murid yang menjadi incarannya.

Imam mengungkapkan, AD kini telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan.

NP baru menceritakan apa yang dialaminya belakangan ini saat ia duduk di bangku kelas 4.

Alasan Guru Honorer Cabuli Siswi SMK di Prabumulih, Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama

Dalam kasus tersebut, pelaku Reyhan melancarkan aksinya terlebih dulu mencari calon korban melalui aplikasi OMI.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Meski telah berstatus tersangka, MFA tidak dilakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan berada di bawah lima tahun.

Namun, obrolan yang semula tampak biasa berubah menjadi tidak pantas. Setelah menanyakan keberadaan MI di kos.

Proses hukum harus berjalan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi WNA AS berinisial AW, buronan kasus pelecehan seksual di negaranya, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.