Mengapa DAK KB Penting? DP3AKB Kalsel Genjot Percepatan Pemanfaatan DAK KB 2025 Demi Program Bangga Kencana

DP3AKB Kalsel serius mendorong percepatan pemanfaatan DAK KB 2025 guna optimalisasi program Bangga Kencana dan penurunan stunting. Apa saja kendalanya?

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan (DP3AKB Kalsel) mengambil langkah sigap dengan menggelar rapat koordinasi penting. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) dan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan di Banjarbaru pada Senin (29/9), menunjukkan komitmen provinsi dalam mengoptimalkan anggaran pusat.

Kepala DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah, menekankan urgensi rapat ini sebagai forum evaluasi komprehensif. Kegiatan ini berfokus pada pemetaan kendala yang mungkin menghambat penyerapan dana serta perumusan langkah strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat secara efektif dan efisien.

Dalam agenda rapat, Husnul juga memaparkan progres serapan dana, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, dan membahas percepatan pelaporan. Pelaporan ini harus dilakukan secara tepat waktu melalui aplikasi seperti OMSPAN, ALADIN, dan MORENA. Kesamaan persepsi dan strategi percepatan penyerapan DAK menjadi prioritas utama yang didiskusikan oleh seluruh peserta.

Optimalisasi DAK untuk Bangga Kencana dan Penurunan Stunting

Husnul Hatimah secara tegas menyatakan bahwa percepatan penyerapan DAK memiliki peran krusial, terutama mengingat keterbatasan anggaran APBD di tingkat kabupaten/kota. Pemanfaatan maksimal dari dana yang tersedia ini akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan program-program prioritas. Ini termasuk Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Keberhasilan program Bangga Kencana, yang mencakup berbagai inisiatif keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sangat bergantung pada dukungan finansial ini. Lebih lanjut, DAK juga menjadi instrumen penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang memerlukan penanganan lintas sektor dan pendanaan yang memadai.

"Harapan kami, pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima DAK dapat segera mempercepat penyerapan dan memanfaatkannya secara efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Husnul. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. DP3AKB Kalsel berupaya mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Progres Penyerapan DAK: Tantangan dan Solusi

Data dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi (MORENA) per 3 Juli 2025 menunjukkan bahwa DAK Fisik Sub Bidang KB belum termanfaatkan di beberapa wilayah. Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kota Banjarmasin tercatat sebagai daerah yang belum menunjukkan progres penyerapan dana ini. Kondisi ini menjadi fokus perhatian yang mendesak bagi DP3AKB Kalsel.

Selain itu, realisasi DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) juga masih tergolong rendah di sebagian besar daerah penerima. Meskipun Kabupaten Tapin mencatat realisasi tertinggi, angkanya baru mencapai 22,20 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi dana yang belum terserap secara optimal di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota penerima DAK se-Kalimantan Selatan. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.2/4811/Bangda. Surat tersebut secara spesifik menginstruksikan percepatan pemanfaatan DAK guna mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting secara nasional. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kendala dapat diatasi dan penyerapan dana dapat dipercepat.

Sumber: AntaraNews