Komisi V DPR Kumpulkan Gubernur dan Seluruh Bupati di Riau Bahas Infrastruktur
Mereka membahas infrastruktur dan transportasi yang merusak jalanan di Riau.
Mereka membahas infrastruktur dan transportasi yang merusak jalanan di Riau.
Pantauan merdeka.com, hampir semua bupati ikut hadir, hanya beberapa saja yang diwakilkan oleh pejabatnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal, Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar mendengar satu persatu keluhan.
Keluhan itu juga didengar beberapa perwakilan kementerian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Zukri menyebutkan kondisi jalan menuju kawasan wisata Ombak Bono di Teluk Meranti hancur lebur. Bahkan, petani di sana sampai mengeluarkan banyak uang untuk ongkos panen sawit.
kata Zukri di hadapan anggota DPR RI dan Gubernur Riau Syamsuar.
Apalagi lokasi wisata internasional itu sulit dilalui wisatawan.
Selain itu, wilayah Pelalawan juga masih ada daerah yang terisolir, tak tersentuh pembangunan jalan. Lokasi itu adalah kawaaan pulau dengan 5.000 hektare tanaman padi sebagai salah satu sumber pangan di Riau.
merdeka.com
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengkhawatirkan kantornya terancam tenggelam. Kantor bupati termegah se Indonesia itu akan tenggelam dan menyatu dengan Sungai Rokan jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya. Sebab, Sintong menyampaikan setiap tahun, tanah di depan kantor bupati berkurang hingga dua meter. Gedung itu hanyak berjarak 100 meter dari bibir Sungai Rokan. "Setiap tahunnya, kami kehilangan 2 meter tanah di depan kantor bupati karena abrasi. Jika ini berlanjut, dalam 5 tahun kantor bupati bisa terancam masuk sungai," jelas Bupati Sintong di hadapan Komisi V DPR RI.
Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) ini mengaku sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan.
Baca SelengkapnyaGanjar menyatakan, bahwa infrastruktur yang dibahas dengan Menteri Basuki secara keseluruhan salah satunya infrastruktur politik.
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaKedua mahasiswa berteriak, "Banten gagal, Pj Gubernur Banten gagal menata reformasi birokrasi."
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan kebutuhan bahan bakar dengan Kementerian PUPR.
Baca SelengkapnyaUntuk memenuhi aspirasi masyarakat setempat Gubernur Kalsel bertekad untuk memperbaiki akses infrastruktur jalan.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 pilar untuk memajukan industri kripto di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSepekan terakhir, kobaran api terjadi di sejumlah titik di Papua. Mulai dari bangunan kantor pemda hingga area komplek DPR Papua.
Baca Selengkapnya