Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025

Kemenag menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola, membangun budaya integritas, serta memastikan seluruh layanan publik berjalan transparan.

Kementerian Hukum (Kemenkum) berhasil meraih predikat "Unggul" dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan akuntabel.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, menandai keunggulan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Pemkot Bogor mencatat nilai istimewa 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025 dari Kemenkumham. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Pemerintah Kota Bogor mencatat nilai 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025, meraih predikat Istimewa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Kementerian Hukum (Kemenkum) melaporkan berbagai pencapaian kinerja untuk triwulan II tahun 2025, khususnya terkait program prioritas Presiden Prabowo.

Kemendag meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16 dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen kawal implementasi program prioritas nasional, memastikan setiap daerah merasakan dampak positif kebijakan pemerintah.

Peran TP PKK sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan berbagai persoalan sosial, termasuk peningkatan kesehatan anak.

Sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat berhasil mencatat rekor nasional dalam capaian perekaman e-KTP, menunjukkan komitmen kuat dalam transformasi layanan Adminduk.

Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.

Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar berbagai kendala di daerah dapat segera diselesaikan.