KBRI Phnom Penh Catat Penurunan Aduan WNI Kamboja, Tetap Waspada dan Perkuat Penanganan

KBRI Phnom Penh melaporkan penurunan signifikan aduan WNI Kamboja yang meminta bantuan kepulangan, dari lebih 200 menjadi 122 orang, namun tetap siaga dan perkuat penanganan kasus.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat adanya penurunan signifikan jumlah aduan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Per 24 Januari, tercatat 122 orang WNI yang melapor ke KBRI untuk meminta bantuan kepulangan ke tanah air. Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 200 aduan per hari.

Meskipun demikian, KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk tetap waspada dan terus memperkuat upaya penanganan kasus WNI. Penurunan jumlah aduan ini tidak mengurangi keseriusan KBRI dalam memberikan perlindungan dan fasilitasi kepulangan. Mereka bertekad memastikan setiap WNI mendapatkan bantuan yang diperlukan hingga kembali ke Indonesia.

Dalam periode 16-24 Januari saja, total 2.277 WNI telah melaporkan diri langsung ke KBRI guna mendapatkan bantuan kepulangan. Penanganan ini melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah mempermudah proses administrasi dan logistik bagi para WNI.

Upaya KBRI Phnom Penh Tangani Aduan WNI

KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi erat dengan tim bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI. Tim gabungan ini telah tiba di Phnom Penh sejak 24 Januari untuk mempercepat proses penanganan aduan WNI Kamboja. Kehadiran tim ini sangat krusial dalam mendata dan mengevaluasi setiap kasus secara komprehensif.

Tim tersebut bertugas melakukan pendataan menyeluruh serta penilaian kasus secara individual. Mereka juga bertanggung jawab atas penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi. Langkah ini memastikan setiap WNI dapat kembali ke Indonesia meskipun tanpa paspor yang valid.

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap WNI yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi dengan baik. Penerbitan SPLP menjadi solusi vital bagi mereka yang kehilangan atau tidak memiliki dokumen perjalanan. KBRI berkomitmen penuh untuk memfasilitasi kepulangan seluruh WNI secara bertahap.

Fasilitas Penampungan dan Bantuan Dokumen bagi WNI

Bagi WNI yang memerlukan fasilitas penampungan sementara sebelum proses kepulangan, KBRI telah mengambil langkah proaktif. Mereka berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk menyediakan fasilitas yang aman dan memadai. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai keperluan dasar yang disediakan oleh pihak KBRI.

Fungsi utama fasilitas penampungan ini adalah untuk menjaga keamanan para WNI yang sedang menunggu jadwal kepulangan. Selain itu, fasilitas ini juga mempermudah proses pendataan dan penilaian kasus yang sedang berjalan. Dengan demikian, administrasi seperti penerbitan dokumen perjalanan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

KBRI Phnom Penh menegaskan akan terus berupaya maksimal agar seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia. Proses kepulangan ini akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komunikasi dengan keluarga di Indonesia juga diimbau agar WNI mendapatkan dukungan selama proses ini.

Waspada Penipuan dan Tren Kasus WNI di Kamboja

Sepanjang tahun 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani total 5.088 kasus WNI, dengan rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam dalam sepekan terakhir, di mana jumlah aduan sempat mencapai 520 kasus baru dalam satu hari. Fluktuasi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari pihak KBRI dalam penanganan aduan WNI Kamboja.

KBRI juga mengimbau seluruh WNI untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Penting untuk diketahui bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KBRI tidak dipungut biaya. Pengecualian hanya berlaku untuk biaya resmi penerbitan SPLP, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informasi ini penting untuk mencegah WNI menjadi korban penipuan lebih lanjut. KBRI menekankan transparansi dalam setiap layanan yang diberikan kepada WNI. Dengan demikian, diharapkan tidak ada WNI yang dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews