Jokowi: Penanganan Polusi Udara Perlu Kerja Total, Tak Bisa Langsung Selesai

Jakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.

Sebulan terakhir, kualitas udara di Jakarta dalam kondisi buruk dan tidak sehat.

Jokowi: Penanganan Polusi Udara Perlu Kerja Total, Tak Bisa Langsung Selesai

Jokowi Minta Semua Kerja Keras Atasi Polusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penanganan polisi udara di Jabodetabek memerlukan kerja total bersama. Menurutnya, mengatasi polusi udara perlu waktu dan tak bisa langsung selesai.

"Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung," kata Jokowi di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, Rabu (30/8).

"Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan."

Kata Jokowi menambahkan.

@merdeka.com

Jokowi membeberkan sejumlah cara pemerintah mengamati polusi udara. Pertama mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal," kata Jokowi.

Kemudian, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor. Jokowi menyebut, bagi kantor yang belum ada pohonnya maka diwajibkan menanam.


"Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya, di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan," kata Jokowi. 

Berikutnya, pemerintah telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan penerapan work from home (WFH).

Selain itu, pemerintah juga mengawasi sektor industri yang menyumbang polusi udara seperti PLTU hingga emisi kendaraan bermotor.

"Pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya. Termasuk pemakaian mobil listrik buanyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap."

Kata Jokowi.

@merdeka.com

Lebih lanjut, Jokowi memastikan bakal memberi sanksi terhadap perusahaan bandel yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Sanksinya perusahaan itu bisa ditutup.

"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin pas rapat sudah disampaikan," kata Jokowi.

Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber. Dirinya menegaskan, kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Srubber berfungsi untuk menghilangkan racun lingkungan dari emisi industri. Tanpa scrubber, kualitas udara di kawasan industri akan jauh lebih buruk

"Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali," kata Jokowi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan ada 161 perusahaan yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Dari jumlah itu, sebanyak 11 entitas industri telah dijatuhkan sanksi karena menjadi sumber polusi udara.


Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dengan menggelar operasi. Adapun operasi ini dilakukan oleh 100 anggota tim dari 351 industri, termasuk PLTU dan PLTD. 

"Sebagai sumber pencemar, kami telah melakukan indentifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh pengamatan peralatan yang ada di kementerian."

Kata Siti dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8).

@merdeka.com

Dia menyampaikan lokasi yang konsisten masuk kategori udara tidak sehat berada di Sumur Batu, Bantar Gerbang sebanyak 120 unit usaha.


Kemudian, Lubang Buaya sebanyak 10 unit usaha, Tangerang 7 unit usaha, Tangerang Selatan 15 entitas usaha, dan Bogor 10 entitas usaha.

"Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 (Agustus) dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4 sampai 5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan," ujar SIti. 

Siti menjelaskan 11 entitas usaha itu berasal dari industri stockpile batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. Dia mengaku telah meminta pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 11 entitas usaha tersebut. 

Di sisi lain, kata dia, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk fokus untuk melakukan penanganan dan pengendalian polusi udara sebab menyangkut kesehatan masyarakat.

Jokowi ingin penyelesaian masalah polusi udara di Jabodetabek berbasis kesehatan.

"Semua kementerian/lembaga diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah dan dalam operasi lapangan," tutur dia.

"Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat," sambung Siti.


Kualitas udara di Jabodetabek dalam beberapa bulan terakhir memburuk. Bahkan, Jakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.