KLHK Bentuk Satgas untuk Tekan Polusi Udara, Begini Strateginya
Satgas itu akan memeriksa seluruh sumber polusi udara.
Satgas itu akan memeriksa seluruh sumber polusi udara.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menekan polusi udara di Jabodetabek. Siti menjelaskan, satgas itu akan memeriksa seluruh sumber polusi udara.
-Siti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (18/8).
merdeka.com
Kemudian, satgas juga akan melakukan uji emisi seluruh kendaraan. Meskipun hal itu pernah dilakukan, ke depannya KLHK akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah (pemda) DKI. "Uji emisi lagi itu harus dilakukan nanti bersama-sama Polri, Polda, dan Pemda. Caranya adalah diuji emisinya, lalu diberi stiker kalau sudah lulus. Ini akan menjadi syarat untuk perpanjangan STNK. Kalau dia belum lulus emisi, dia harus kena denda yang namanya denda pencemaran. Denda pencemarannya berapa dan lain-lain ini lagi diproses," jelas Siti.
"Kita minta Menteri Dalam Negeri yang menetapkan karena ada Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan lain-lain," tambah Siti.
Lebih lanjut, satgas itu juga berperan dalam pengawasan dengan sanksi hukum. Maksudnya, KLHK akan melakukan pengawasan, mulai dari dievaluasi, lalu diklarifikasi, sampai di inspeksi lapangan terhadap pembangkit-pembangkit listrik, termasuk juga diesel untuk industri maupun mal.
"Jadi lebih spesifik di Jakarta, sembilan unit yang di atas 20 mega, dua unit lebih dari 25 mega dan di Banten ada tujuh PLT di industri yang lebih dari 20 Mega, ada tiga yang lebih dari 25 nega, dan 11 PLTU dan lima PLTU PLN juga kita akan cek," rinci Siti. "Kemudian di Jawa Barat 20 unit PLTD industri lebih dari 20 mega, kemudian ada empat yang lebih dari 25 mega, ada 26 unit PLTU industri dan nanti yang dari PLN juga akan kita periksa," sambungnya.
Terakhir, KLHK akan melakukan modifikasi cuaca. Langkah ini diperkirakan akan dilakukan pada 21, 22, 28 Agustus dan 2 serta 5 September. "Tanggal 15 Agustus kemarin, Badan Standardisasi Nasional sudah mengeluarkan standar untuk jenis alat dan penempatan alatnya," kata Siti.
Seharusnya, Pemprov DKI mengatasi persoalan ini dari hulu atau penyebab polusi udara itu sendiri.
Baca SelengkapnyaSeluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI juga akan membentuk Satgas untuk menangani polusi di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMereka siap melayani warga terdampak polusi selama 24 jam.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaTilang dinilai tidak efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan uji emisi.
Baca SelengkapnyaPenyebab utama yang membuat udara Jakarta terlihat keruh karena adanya lapisan inversi.
Baca SelengkapnyaDudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya