LIVE

ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka

Mereka menilai sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa.

sirekap
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka (merdeka.com)

Masyarakat secara umum menemukan kesalahan pemindaian data.

KPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu
KPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu © 2024 maverick


ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Real Count KPU 61,21%: 9 Parpol Lolos ke Parlemen, PDIP Masih Posisi Puncak
Real Count KPU 61,21%: 9 Parpol Lolos ke Parlemen, PDIP Masih Posisi Puncak © 2024 maverick

Surat permohonan dikirim sebagai sikap atas munculnya permasalahan pra, saat, serta pasca pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024. ICW dan KontraS sepakat meminta KPU untuk membuka informasi terkait perencanaan hingga anggaran Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan Sikadeka.


"Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menagih transparansi dan akuntabilitas KPU RI, kami meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran dari Sirekap dan Sikadeka," kata Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam keterangan tertulis, diterima Kamis (22/2).

Pasalnya, kata Egi berbagai persoalan muncul ke permukaan usai masyarakat secara umum menemukan kesalahan pemindaian data pada Sirekap yang membuat dugaan kecurangan Pemilu 2024 menguat.


"Selain itu, dalam periode waktu masa kampanye, pelaporan dana kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat," ucap Egi.

Menurut Egi, sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa. Di mana Sikadeka juga seringkali tidak dapat diakses dengan mudah.

"Permasalahan ini menunjukan bahwa sistem yang dibangun dan disiapkan KPU RI masih jauh dari prinsip keterbukaan," ujar dia.


Lebih lanjut, Egi menyebut berdasarkan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019, KPU sebagai badan publik wajib memberikan respon atas permohonan keterbukaan informasi publik ini paling lambat tiga hari kerja.

"Respon KPU RI untuk membuka seluruh informasi yang dimintakan oleh ICW dan KontraS tentu menjadi sangat esensial dalam menganulir anggapan bahwa gelaran Pemilu lalu dilangsungkan dengan jauh dari kesiapan penyelenggaranya," kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Klasemen MotoGP 2026: Drama Catalunya, Marco Bezzecchi Ketiban Untung

{{caption}}
Hasil Akhir MotoGP Catalunya 2026 usai 6 Pembalap Kena Penalti

{{caption}}
Kondisi Terbaru Alex Marquez usai Kecelakaan Horor MotoGP Catalunya 2026

{{caption}}
Hasil Inter vs Verona: Gol Telat Rusak Pesta I Nerazzurri

{{caption}}
Anies Baswedan Jadi Dewan Penasihat Kota Riyadh Arab Saudi

{{caption}}
CFD Rasuna Said Mulai Efektif 1 Juni, Jam Operasionalnya Beda dari Sudirman

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Ingatkan KPU Lakukan Perbaikan Sirekap di Pilkada Serentak 2024

Penggunaan Sirekap secara substansial bertujuan baik demi keterbukaan dan transparansi.

Bawaslu
{{caption}}
ICW Sebut Ditutupnya Informasi Sirekap Berpotensi Membuka Praktik Jual Beli Suara

ditutupnya diagram perolehan suara di Sirekap KPU RI dapat membuat publik tak percaya terhadap hasil Pemilu.

Sirekap KPU
{{caption}}
KPU Akui Terjadi Permasalahan dalam Sirekap

KPU sedang fokus dalam memerhatikan dokumen yang diunggah ke dalam Sirekap.

Sirekap
{{caption}}
PKS akan 'Kuliti' dan Soroti Grafik Suara di Sirekap Hilang: KPU Wajib Transparan!

Mardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.

PKS
{{caption}}
Formappi Duga KPU Ketipu oleh Tim IT Seolah Sirekap Aplikasi Luar Biasa

Menurutnya, banyak permasalahan lain pemilu 2024 yang sebenarnya perlu diungkap.

KPU RI
{{caption}}
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Bawaslu Jakpus
{{caption}}
Bawaslu Ungkap Sudah 3 Kali Surati KPU Ingatkan Carut Marut Sirekap

Menurut Bawaslu, KPU baru memberikan jawaban atas surat tersebut pada 21 Februari 2024.

Sirekap
{{caption}}
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan

Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.

Partai Solidaritas Indonesia
{{caption}}
KPU Pastikan Tidak Ada Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.

KPU RI
{{caption}}
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Sirekap Pemilu 2024
{{caption}}
PKS Minta Publikasi Sirekap KPU Dihentikan karena Banyak Kesalahan Sistem

PKS mendesak agar KPU segera menghentikan publikasi Sirekap

PKS
{{caption}}
Kubu AMIN Ajak Semua Timses Capres-Cawapres Datangi KPU Lihat Kerja Sistem IT Sirekap

Saat ini muncul dugaan kecurangan pada data perolehan suara capres-cawapres di Sirekap.

Sirekap Pemilu 2024
{{caption}}
KPU RI: Rekap Suara Nasional Pilkada Tingkat Provinsi 91,8 Persen

Untuk rekap di tingkat kecamatan, dari total 7.199 kecamatan yang sudah menyelesaikan rekap dan melaporkannya adalah sebanyak 7.107 kecamatan.

berita update
{{caption}}
Pastikan Sirekap Aman, KPU Jakarta: Ada 20 Perlindungan Aritmatika

Dari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.

berita update
{{caption}}
FOTO: KPU Sosialisasikan Aplikasi Sirekap Mobile untuk Pencatatan Hasil Pemungutan Suara di Pilkada 2024

Sosialisasi ini untuk mengoptimalkan penggunaan Sirekap Mobile dalam pencatatan hasil penghitungan suara di Pilkada serentak 2024 mendatang.

berita foto
{{caption}}
Meski Sirekap Sempat Bermasalah, Komisi II DPR Dukung KPU Pakai di Pilkada 2024

Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.

sirekap
{{caption}}
Ridwan Kamil Tak Ingin Ada Polemik Penggunaan Sirekap di Pilkada 2024

KPU telah memikirkan metode pengunaan Sirekap secara baik di Pilkada Serentak 2024.

kpu
{{caption}}
Bermasalah dan Sering Dikomplain, Sirekap Masih Diandalkan KPU untuk Pilkada Serentak 2024

Afifuddin memastikan bahwa KPU akan tetap menggunakan Sirekap dengan beberapa catatan untuk kontestasi Pilkada 2024.

sirekap
{{caption}}
KPU RI: Sirekap Kembali Digunakan di Pilkada Serentak 2024

Sirekap yang akan digunakan pada Pilkada 2024 didesain dalam 2 format.

kpu
{{caption}}
KPU akan Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, DPR: Gara-Gara Itu kan jadi Fitnah

Doli tetap mempersilakan KPU jika hendak melalukan desain Sirekap untuk Pilkada 2024.

pilkada 2024
{{caption}}
MK Soroti Sirekap Bermasalah Selama Pilpres, Minta KPU Perbaiki Jelang Pilkada 2024

MK menilai sirekap justru menimbulkan permasalahan dalam Pemilu karena difungsikan sebagai alat bantu.

sirekap
{{caption}}
VIDEO: Timnas AMIN Ngotot Cecar Saksi dari KPU, Kesal Dengar Usulan Sirekap Dihapus Beres Pemilu

Bambang Widjojanto, selaku tim hukum Timnas AMIN, mencecar balik saksi dari KPU terkait Sirekap

bambang widjojanto
{{caption}}
VIDEO: Ahli KPU Kaget Muncul Isu Sirekap Digunakan untuk Kecurangan Pemilu: Sadis Sekali

Marsudi terkejut ada yang menanyakan bahwa Sirekap menjadi alat untuk fraud atau kecurangan.

kpu
{{caption}}
VIDEO: Memanas! Ahli Kubu Ganjar Yakin Form Sirekap Palsu Diedit, Begini Reaksi KPU

Ahli IT yang diajukan kubu Ganjar-Mahfud meyakini form C1 di Sirekap adalah palsu atau sudah diedit

kpu