Penggunaan Sirekap secara substansial bertujuan baik demi keterbukaan dan transparansi.

Afifuddin memastikan bahwa KPU akan tetap menggunakan Sirekap dengan beberapa catatan untuk kontestasi Pilkada 2024.

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Doli tetap mempersilakan KPU jika hendak melalukan desain Sirekap untuk Pilkada 2024.

MK menilai sirekap justru menimbulkan permasalahan dalam Pemilu karena difungsikan sebagai alat bantu.

Hakim MK meminta kepada salah satu anggota KPU yang hadir, yaitu Idham Holik, untuk segera memperbaiki Sirekap, terlebih akan digelar Pilkada 2024.

Terlibat dalam tim Sirekap, Yudistira mengungkap fakta mengejutkan bahwa Sirekap telah diaudit BRIN dan BSSN.

Menurut Hotman tidak perlu lagi membahas Sirekap, karena penghitungan yang final adalah penghitungan manual.

Menurut Yudistira, tidak mungkin mengganti server dalam waktu singkat dan memindahkannya ke negara lain.

Ahli IT yang diajukan kubu Ganjar-Mahfud meyakini form C1 di Sirekap adalah palsu atau sudah diedit

Refly Harun mengklaim, pokok-pokok argumen yang disampaikan oleh Timnas AMIN dalam sidang perkara Perselisihan Pilpres 2024 telah terbukti.

Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

KPU sedang fokus dalam memerhatikan dokumen yang diunggah ke dalam Sirekap.

KPU RI meminta kepada rekapitulator daerah untuk segera mengunggah hasilnya jika sudah ada.

Publik kini tidak lagi dapat melihat perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 kala mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ dikembangkan KPU RI.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya bakal tetap menjaga transparansi hasil rekapitulasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara keseluruhan.

Timnas AMIN menanggapi soal KPU tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sirekap.

Mardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.