Hadir di Acara KPK-OECD, Airlangga Ajak Swasta dan Masyarakat Perangi Praktik Suap

"Saya tegaskan bahwa memerangi penyuapan adalah prioritas utama," kata Airlangga.

Upaya  memerangi penyuapan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan. Praktik antikorupsi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dalam acara Lokakarya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), bertajuk Konvensi Anti-Penyuapan OECD, di Jakarta, Senin (10/2).

Menko Airlangga mendorong semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk turut serta menjaga integritas dan memastikan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kokoh dalam memerangi penyuapan.

"Saya tegaskan bahwa memerangi penyuapan adalah prioritas utama, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi para pemangku kepentingan, dan bagi kita semua," kata Airlangga Hartarto dikutip pada laman Instagram pribadinya, Selasa (11/2).

Transformasi Struktural

Menurut Airlangga, praktik penyuapan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi, termasuk mengurangi daya tarik investasi. 

"Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa dan membutuhkan partisipasi aktif dari setiap warga negara, termasuk masyarakat sipil," tutur dia.

Dalam forum tersebut, Menko Airlangga menyampaikan, Indonesia berkomitmen kuat untuk bergabung dengan anggota OECD dalam misi bersama mencapai kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. 

Kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah Indonesia mempelajari dan mengadopsi berbagai praktik terbaik dari seluruh dunia serta mengakses bantuan teknis kelas dunia untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan nasional.

“Fase ini sangat krusial karena menentukan bagaimana Indonesia dapat meletakkan jalan menuju transformasi struktural yang diperlukan untuk mendorong iklim bisnis yang sehat dan transparan,” ujar Airlangga.

Pemerintah Harus Berintegritas dan Transparan

Airlangga menekankan, salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. 

"Kami akui terdapat kekhawatiran sekaligus kebutuhan secara mendasar bahwa Indonesia harus dapat menghadirkan kepastian dan prediktabilitas kebijakan, yang mencakup aspek integritas dan transparansi institusi pengambil kebijakan dan regulator," ujar Airlangga.

Acara Lokakarya ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, regulator, akademisi, serta perwakilan dari berbagai lembaga internasional yang turut mendukung langkah Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih bersih, transparan, dan kompetitif.