FOTO: Dinilai Tidak Pro Rakyat, Massa Buruh Bersama Masyarakat Menolak Program Tapera

Dari pantauan, terlihat massa membakar ban tepat di persimpangan jalan.

Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh atau Mau Day.

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

Pengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.

KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.

Bagaimana sebenarnya awal mula Tapera lahir di Indonesia?

Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini.

Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.

Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.

Iqbal juga menyebut sekalipun dalam waktu setahun tabungan yang terkumpul Rp12,6 juta

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, pengamanan dilakukan di seluruh titik aksi yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat.

Sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut sesuai kewenangan pemerintah.

Dari pantauan di lokasi, demo mahasiswa berakhir sekitar pukul 19.15 WIB.

Adapun arus lalu lintas tepat di gedung dewan perlahan-lahan mulai dibuka lagi untuk kendaraan.

Ratusan mahasiswa hari ini menggelar aksi demp di depan gedung DPRD Sumsel, Palembang.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pihaknya menargetkan agar dapat menyalurkan pembiayaan KPR Tapera Syariah untuk 1.000 unit pada tahun ini.