Fakta Unik Lahan Gambut: Kunci Penting Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Indonesia

Kementerian Kehutanan mengungkap peran krusial lahan gambut dalam mendukung pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan di Indonesia, berpotensi besar namun tetap jaga target NDC.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan bahwa keberadaan lahan gambut di kawasan hutan merupakan faktor esensial dalam menopang pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan di tanah air. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian, Ilham, dalam sebuah pertemuan yang membahas perubahan ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan di Jakarta pada Jumat lalu. Potensi karbon dari sektor kehutanan Indonesia dinilai sangat besar, mengingat proyeksi area hutan yang akan mencapai 95,5 juta hektar pada tahun 2025.

Ilham menjelaskan bahwa tingginya potensi ini juga didukung oleh aspek 'additionality' yang signifikan. Additionality merepresentasikan potensi kredit karbon, yang menjadi krusial karena sebagian besar hutan Indonesia adalah lahan gambut. Lahan gambut ini memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran hutan, yang secara tidak langsung meningkatkan nilai additionality-nya dalam konteks pengurangan emisi.

Additionality sendiri merupakan aspek yang memberikan nilai tambah pada karbon yang diperdagangkan, menandakan bahwa upaya khusus diperlukan untuk memastikan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Tanpa additionality, kredit karbon dapat dikategorikan sebagai berkualitas rendah karena aktivitas pengurangan emisi akan tetap terjadi meskipun tanpa pendanaan dari penjualan kredit karbon.

Peran Lahan Gambut dalam Potensi Karbon Nasional

Lahan gambut memainkan peran sentral dalam perhitungan potensi karbon di sektor kehutanan Indonesia. Keberadaannya yang luas dan karakteristiknya yang unik menjadikannya penyimpan karbon alami yang vital. Ilham menekankan bahwa risiko kebakaran yang tinggi pada lahan gambut justru meningkatkan aspek additionality, menunjukkan bahwa setiap upaya perlindungan dan restorasi akan menghasilkan dampak pengurangan emisi yang signifikan.

Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim tetapi juga mendukung ekosistem hutan secara keseluruhan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target iklim global. Oleh karena itu, pengembangan perdagangan karbon yang melibatkan lahan gambut menjadi strategi penting.

Pemerintah terus berupaya menyempurnakan kerangka regulasi untuk perdagangan karbon, memastikan bahwa potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, lahan gambut tidak hanya menjadi aset lingkungan tetapi juga ekonomi.

Jaminan Keberlanjutan dan Target Iklim Nasional

Meskipun potensi karbon dari sektor kehutanan sangat besar, Ilham menyatakan bahwa jumlah pasti karbon yang dapat diperdagangkan di pasar karbon sukarela belum dapat diberikan. Namun, ia memastikan bahwa potensi karbon yang diperdagangkan dari sektor kehutanan tidak akan mengganggu pencapaian target iklim nasional yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

“Angkanya sangat tinggi. Namun, karena angkanya tinggi, kami yakin tidak akan mengganggu NDC. Karena, berdasarkan data yang ada, FOLU (Forestry and Other Land Use) net sink kami tercapai pada tahun 2024,” ujar Ilham. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pencapaian target FOLU Net Sink pada tahun 2024 menjadi indikator kuat bahwa sektor kehutanan Indonesia mampu menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskan. Hal ini memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan perdagangan karbon tanpa mengorbankan target iklim. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkontribusi pada upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sumber: AntaraNews