Trivia Hukum: Penajam Wajibkan Tim Kebakaran Perusahaan Antisipasi Karhutla, Sinergi Swasta-Pemerintah Diperkuat

Pemerintah Penajam Paser Utara mewajibkan Tim Kebakaran Perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan untuk antisipasi karhutla. Langkah ini perkuat sinergi dan kesiapsiagaan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan terbaru mewajibkan seluruh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan, untuk memiliki tim penyelamat serta peralatan pemadam kebakaran mandiri. Kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana.

Langkah proaktif ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak buruk karhutla yang seringkali merugikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhammad Sukadi Kuncoro, menegaskan bahwa bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, kesiapan mandiri dari pihak perusahaan menjadi sangat krusial.

Kewajiban ini bukanlah sekadar imbauan, melainkan amanat yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tim dan peralatan yang memadai, perusahaan diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Mereka dapat bergerak cepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah operasionalnya sendiri, sehingga meminimalkan kerugian dan dampak lingkungan.

Dasar Hukum dan Kewajiban Perusahaan

Kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki tim dan peralatan pemadam kebakaran mandiri memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini didasari oleh Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan hutan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang usaha perkebunan juga menjadi acuan penting dalam penetapan kebijakan ini.

Muhammad Sukadi Kuncoro menjelaskan bahwa "Semua perusahaan yang memegang izin pengelolaan hutan dan perkebunan diwajibkan memiliki alat pemadam dan tim penyelamat." Penegasan ini disampaikan melalui rapat koordinasi dan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha atau perusahaan terkait. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Aturan ini menekankan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Perusahaan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah konsesinya dari ancaman karhutla. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien di tingkat lokal.

Pentingnya Kesiapsiagaan Mandiri dan Sinergi

Kesiapsiagaan mandiri dari perusahaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla yang bisa datang tiba-tiba. Kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi, sehingga kemampuan perusahaan untuk merespons dengan cepat sangat penting. "Dengan adanya tim dan peralatan mandiri, perusahaan dapat bergerak cepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayahnya," ujar Sukadi Kuncoro.

Langkah ini juga memperkuat konsep sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana. Peran aktif perusahaan dalam menyediakan sumber daya dan tim terlatih akan sangat membantu dalam upaya mitigasi dan penanggulangan karhutla secara komprehensif.

Kewajiban ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Dengan memiliki tim dan peralatan yang siap sedia, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar area operasional mereka. Ini adalah investasi jangka panjang untuk lingkungan yang lebih baik dan bisnis yang lebih aman.

Sumber: AntaraNews