DPRD Cirebon Desak Pemda Perkuat Program Pengendalian Banjir di 2026

DPRD Kota Cirebon mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat program pengendalian banjir dan penataan infrastruktur pada 2026, mengingat Cirebon sebagai wilayah hilir yang rawan genangan dan membutuhkan Pengendalian Banjir Cirebon yang optimal.

DPRD Kota Cirebon meminta pemerintah daerah setempat memperkuat program pengendalian banjir dan penataan infrastruktur pada 2026. Hal ini bertujuan mengurangi risiko genangan di sejumlah kawasan rawan di Kota Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, menekankan pentingnya peningkatan upaya ini. Kota Cirebon memiliki karakter sebagai wilayah hilir yang rawan menerima limpasan air dari daerah sekitarnya, sehingga Pengendalian Banjir Cirebon menjadi krusial.

Untuk tahun 2026, diharapkan semua program dapat dilaksanakan lebih optimal. Koordinasi lintas sektor yang lebih kuat menjadi kunci keberhasilan penanganan banjir di wilayah tersebut.

Urgensi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pengendalian Banjir Cirebon

Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon telah menormalisasi 14 aliran sungai pada 2025, genangan masih berpotensi terjadi. Beberapa kawasan masih membutuhkan penanganan lanjutan secara komprehensif.

Titik-titik yang menjadi perhatian utama termasuk ruas Jalan Cipto dan sedikitnya 28 titik drainase di bawah kewenangan DPUTR. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase kota untuk Pengendalian Banjir Cirebon yang efektif.

Pembangunan sarana pengendali banjir berupa embung atau tempat parkir air sangat ditekankan. Embung berfungsi menampung limpasan saat debit air meningkat, mencegah luapan ke permukiman warga.

Kapasitas embung yang tersedia saat ini baru sekitar 300 meter kubik, jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 3.000 meter kubik. Keterbatasan kapasitas tersebut berdampak langsung terhadap beban aliran air, terutama di kawasan Terusan Pemuda yang kerap mengalami genangan.

Strategi DPUTR dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Cirebon

Pemerintah daerah harus lebih adaptif terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Hal ini penting agar pelaksanaan kegiatan fisik tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, yang seringkali menghambat efektivitas program Pengendalian Banjir Cirebon.

Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat mengonfirmasi bahwa pada 2026, fokus program kerja masih pada perbaikan jalan dan penanganan banjir di sejumlah ruas prioritas.

Normalisasi sungai di Kota Cirebon terus dilakukan secara berkala karena tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas sungai dan memperburuk genangan.

Idealnya, sebagai wilayah hilir, sungai di Kota Cirebon dinormalisasi maksimal dua tahun sekali. Ini merupakan langkah krusial untuk menjaga kelancaran aliran air dan meminimalisir risiko banjir yang sering melanda kota tersebut.

Sumber: AntaraNews