Ditanya soal Sikap PPP Terkait Hak Angket Pemilu, Sandiaga Serahkan ke Mardiono

Mardiono mengatakan kebijakan politik harus melihat realitas di masyarakat.

Politikus PPP Sandiaga Uno mengaku belum mendapatkan surat penugasan dari partainya untuk maju pada Pilkada 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.

Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno, mengklaim partainya sudah melampaui 4 persen atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan.

Hasil itu dikatakan Sandiaga berdasarkan data internal PPP.

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Sandiaga menerangkan PPP tahu diri, melihat perolehan suara di Pemilu 2024.

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.

Bukan PSI maupun Gelora yang berupaya merebut kursi terakhir Pileg.

Taj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.

Bank-bank pelat merah itu mengumpulkan uang rakyat, mulai tabungan emak-emak yang berdagang bakso dan hingga anggota DPR.

Mardiono mengatakan PPP akan terus memberikan dukungan dalam hal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro terhadap rakyat.

Mardiono menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP tidak hanya sekadar menjadi agenda seremonial.

Polresta Pati menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan blokade Jalan Pantura Pati-Juwana yang memicu kemacetan parah, dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.