Benarkah Danantara Tidak Bisa Diaudit KPK dan BPK? Ini Jawaban Prabowo

Mencuat kabar, Danantara ini tidak bisa secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK sehingga rawan penyalahgunaan.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pembentukan Danantara telah memicu pertanyaan publik mengenai mekanisme audit dan pengawasan. Mencuat kabar, Danantara ini tidak bisa secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK sehingga rawan penyalahgunaan.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, Senin (24/2) di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo mengatakan bahwa Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo menuturkan kebanggaannya dengan diluncurkannya Danantara ini. Danantara, menurut Prabowo, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Ia pun mengatakan bahwa ke depannya Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah untuk bangsa lain.

Menurut Prabowo, pembentukan Danantara ini menandai era baru bagi BUMN, yang bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menegaskan BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

“Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan mata,” ujar Prabowo.

“Percayalah Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, makmur, terhormat,” lanjutnya.

Dampak UU BUMN Baru

Undang-Undang BUMN yang baru memberikan peran penting kepada DPR dalam mengawasi Danantara. BPK dan BPKP dapat memeriksa Danantara jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran kunci dalam memastikan akuntabilitas Danantara.

Meskipun Danantara tidak secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK, proses hukum tetap berlaku jika terjadi tindak pidana. Melansir dari berbagai sumber, hal ini disebabkan Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru, sehingga jika terjadi tindak pidana maka akan tetap diproses hukum.

Peran Dewan Pengawas Danantara juga penting dalam mengawasi pengelolaan aset. Namun, mekanisme pengawasan ini perlu dijalankan secara efektif dan transparan untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan dan keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

Keberadaan Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN yang baru juga perlu diperhatikan. BJR melindungi pengambil keputusan BUMN dari tuntutan hukum jika kerugian terjadi akibat kebijakan bisnis yang diambil secara benar dan melalui tata kelola yang baik, tanpa konflik kepentingan. Namun, hal ini tidak berarti kebal hukum sepenuhnya.