Pengamat: Rakyat Deg-degan Dengan Nasib Danantara Karena Tak Ada Transparansi

Pengamat menekankan pentingnya transparansi dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pakar Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo menekankan pentingnya transparansi dari Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia khawatir jika nasib Danantara kedepan seperti Asabri atau Jiwasraya.

"Jadi kalau menurut saya soal nasib Danantara ke depan tentu kita ingin berkakan baik, kita enggak ingin jadi seperti Asabri atau Jiwasraya atau bahkan lebih parah yang butuh di bailout nenggunakan uang rakyat ini modalnya aja udah pakai uang rakyat masa nanti di bailout pakai uang rakyat," ujar Kunto saat dihubungi, Selasa (25/2).

Kunto menegaskan, masalah transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Danantara. Terlebih, penyertaan modal BUMN juga memakai uang rakyat yang harus ada transparansi.

"Bahkan undang-undang BUMN yang katanya di landasan hukum Danantara ini belum dibuka ke publik ini yang jadi persoalan," ucapnya.

"Jadi sangat mungkin saya sebagai rakyat yang ikut jadi deg-degan juga jadi khawatir tentang nasib Danantara kedepannya karena tidak ada transparansi," sambungnya.

Kunto melanjutkan, jika minim transparansi dan akuntabilitas, bakal muncul spekulasi Danantara ini bisa menjadi modal untuk Pilpres 2029.

"Semuanya jadi mungkin semuanya jadi bersepekulasi, spekulasi paling gampang kan konspirasi ini ya jadi modal untuk pilpres jadi modal untuk yang lain atau disalahgunakan oleh pejabat pejabatnya," ujarnya.

"Jadi menurut saya yang jadi penting transparansi dan akuntabilitas gak boleh dilepaskan," tegasnya.

Lebih lanjut, Kunto menyoroti adanya rangkap jabatan di Danantara. Menurutnya, ini adalah persoalan etik yang perlu menjadi perhatian lantaran melanggar prinsip akuntabilitas.

"Kan jadi agak susah percaya bahwa rangkap jabatan ini tidak akan terbuka ini conflict of interest yang sangat besar dan sangat mungkin dilanggar jadi prinsip prinsip akuntabilitas salah staunya prinsip conflict of interest," ucapnya.

"Jalau bisa ya enggak usah ngangkat pejabat yang punya conflict of interest yang besar," pungkas Kunto.

Prabowo Buka Suara soal Transparansi

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pembentukan Danantara telah memicu pertanyaan publik mengenai mekanisme audit dan pengawasan. Mencuat kabar, Danantara ini tidak bisa secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK sehingga rawan penyalahgunaan.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan BP Investasi Danantara harus dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, Senin (24/2) di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo mengatakan bahwa Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo menuturkan kebanggaannya dengan diluncurkannya Danantara ini. Danantara, menurut Prabowo, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

Ia pun mengatakan bahwa ke depannya Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah untuk bangsa lain.

Menurut Prabowo, pembentukan Danantara ini menandai era baru bagi BUMN, yang bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.