8 September 1964 Bulgaria Menggelar Referendum Penghapusan Monarki, Ini Sejarahnya

Referendum 1946 menjadi salah satu peristiwa kunci yang membentuk sejarah modern Bulgaria dan mencerminkan dinamika perubahan yang lebih besar di wilayah ini.

Pada 8 September 1946, Bulgaria mengalami momen penting dalam sejarahnya melalui referendum yang menandai akhir dari era monarki dan transisi menuju sistem republik. Referendum ini merupakan titik balik yang signifikan, di mana rakyat Bulgaria dihadapkan pada keputusan penting mengenai bentuk pemerintahan negara mereka.

Konteks sejarah dari referendum ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik global pasca Perang Dunia II. Setelah perang, Bulgaria mengalami pergeseran ideologis dan politik yang besar, dengan kekuatan komunis yang semakin mendominasi negara.

Di bawah pengaruh Uni Soviet dan partai komunis, tekanan untuk mengganti sistem monarki dengan republik semakin meningkat. Referendum ini tidak hanya mencerminkan perubahan politik domestik, tetapi juga menandakan penyesuaian Bulgaria dengan perubahan geopolitik yang lebih luas di Eropa Timur.

Hasil dari referendum ini membawa dampak jangka panjang bagi Bulgaria, menandai akhir dari pemerintahan monarki yang telah ada selama beberapa dekade dan membuka jalan bagi pembentukan republik sosialistik yang didominasi oleh ideologi komunis.

Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Bulgaria, termasuk struktur pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional. Referendum 1946 menjadi salah satu peristiwa kunci yang membentuk sejarah modern Bulgaria dan mencerminkan dinamika perubahan yang lebih besar di wilayah tersebut.

Berikut sejarahnya.

Awalnya Kerajaan Konstitusional

Referendum Bulgaria pada 8 September 1946 adalah peristiwa penting dalam sejarah modern Bulgaria yang menandai perubahan besar dari monarki ke republik.

Sebelum Perang Dunia II, Bulgaria adalah sebuah kerajaan konstitusional di bawah pemerintahan Raja Boris III, yang memerintah sejak tahun 1918. Selama periode ini, Bulgaria mengalami beberapa perubahan politik dan sosial, termasuk dampak dari Perang Dunia I dan krisis ekonomi global. Meskipun Boris III berusaha menjaga stabilitas politik, tekanan dari berbagai kelompok politik dan perubahan internasional mulai mempengaruhi negara.

Selama Perang Dunia II, Bulgaria terlibat dalam konflik sebagai sekutu Jerman Nazi. Namun, setelah kekalahan Jerman pada tahun 1944, Bulgaria mengalami perubahan besar. Angkatan bersenjata Bulgaria beralih kepada Sekutu, dan negara itu menghadapi pendudukan Soviet serta pembentukan pemerintahan pro-komunis. Proses ini diiringi oleh perubahan ideologis dan politik yang mendalam, dengan pengaruh Soviet semakin besar di seluruh Eropa Timur.

Munculnya Dominasi Komunis

Pada akhir Perang Dunia II, Bulgaria mengalami pergeseran besar dalam struktur pemerintahannya. Partai Komunis Bulgaria, yang didukung oleh Uni Soviet, mulai memainkan peran dominan dalam pemerintahan.

Setelah kekalahan Nazi dan perubahan dalam tatanan global, Partai Komunis menggunakan pengaruhnya untuk mendorong reformasi politik. Tekanan ini mencakup perubahan dalam bentuk pemerintahan dan penghapusan monarki sebagai simbol kekuatan lama yang harus digantikan dengan sistem republik.

Pada tahun 1946, pemerintah komunis yang baru dibentuk di Bulgaria memutuskan untuk mengadakan referendum untuk menentukan masa depan monarki. Tujuan dari referendum ini adalah untuk memberikan legitimasi bagi perubahan sistem pemerintahan dan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan keinginan rakyat.

Proses ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menegaskan kekuasaan baru dan menggantikan struktur politik yang lama dengan sistem republik sosialistik.

Pelaksanaan Referendum pada 8 September 1964

Pada akhirnya, referendum diadakan pada 8 September 1946 dengan pertanyaan utama tentang apakah Bulgaria harus menghapus monarki dan menjadi republik. Seluruh proses referendum dilakukan dalam suasana yang dipengaruhi oleh dominasi komunis, dengan pemerintah baru melakukan kampanye intensif untuk mendukung perubahan tersebut.

Selama referendum, rakyat Bulgaria diminta untuk memberikan suara mereka mengenai masa depan bentuk pemerintahan negara. Hasil referendum menunjukkan dukungan yang kuat untuk penghapusan monarki.

Dengan mayoritas suara yang mendukung, referendum ini secara resmi mengakhiri kekuasaan Raja Simeon II, yang menjadi raja saat usia sangat muda dan tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan selama periode tersebut. Setelah referendum, Bulgaria dinyatakan sebagai Republik Rakyat Bulgaria pada 15 September 1946, mengakhiri era monarki dan menandai dimulainya periode baru di bawah pemerintahan komunis.

Referendum 8 September 1946 adalah tonggak sejarah yang mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur politik Bulgaria, dengan pendirian sistem republik sosialistik di bawah pengaruh kuat dari Uni Soviet. Perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Bulgaria, termasuk pembentukan struktur pemerintahan baru, perubahan dalam kebijakan ekonomi, dan pergeseran dalam hubungan internasional.

Hasil resmi menunjukkan 96% mendukung perubahan tersebut dan hanya 4% yang mendukung mempertahankan monarki, dengan jumlah pemilih dilaporkan mencapai 92%. Monarki secara efektif berakhir segera setelah kudeta 9 September 1944, yang menyebabkan Front Tanah Air merebut kekuasaan.

Saat itu, dewan perwalian untuk kepala negara de jure, Tsar Simeon II, digantikan oleh dewan baru yang seluruhnya terdiri dari anggota Partai Komunis Bulgaria, kekuatan dominan Front Tanah Air.

Di atas kertas, referendum tersebut tidak konstitusional menurut Konstitusi Tarnovo yang masih berlaku saat itu. Berdasarkan Konstitusi Tarnovo, sistem negara tidak dapat diubah melalui referendum. Satu-satunya cara konstitusional untuk melakukannya adalah dengan mengadakan Majelis Nasional Agung, yang hanya dapat berlangsung atas inisiatif tsar.

Negara ini lantas dinyatakan sebagai republik rakyat pada tanggal 15 September 1946, yang secara resmi mengakhiri 68 tahun monarki. Pada hari berikutnya, Simeon dan ibunya, Ratu Giovanna, dipaksa meninggalkan negara tersebut. Setelah referendum, pemilihan umum diadakan sebulan kemudian untuk memilih Majelis Nasional Agung. Badan ini mengadopsi konstitusi republik baru, yang dikenal sebagai Konstitusi Dimitrov, yang mulai berlaku tahun berikutnya.