PPS Pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara, Ketahui Tugas dan Masa Kerjanya

Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjaga demokrasi suatu negara. Untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan akuntabel, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.

Seperti di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, membentuk PPS dalam setiap pesta demokrasi. PPS pemilu adalah Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk di tingkatan kelurahan atau desa.

Selama proses penyelenggaraan pemilihan umum, PPS pemilu memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang yang jelas. Bagi Anda yang terpilih sebagai anggota PPS pemilu, penting untuk mengetahui tugas, kewajiban, dan fungsinya.

Selain itu, Anda juga perlu memahami berapa lama masa kerjanya dan kisaran gaji yang didapatkan. Kami merangkum pengertian, tugas, wewenang, kewajiban, hingga masa kerja PPS pemilu adalah sebagai berikut.

PPS terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan petugas pemungutan suara.

Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, susunan PPS terdiri dari ketua dan sekretaris yang berasal dari PNS atau non-PNS yang memiliki kompetensi dan integritas, serta memiliki pengalaman dalam pemilu. Selain itu, ada juga anggota PPS yang berasal dari penduduk setempat dan memiliki integritas yang tinggi. Terdapat pula petugas pemungutan suara yang bertugas membantu PPS dalam melakukan pemungutan suara secara tertib dan lancar.

Tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan oleh PPS meliputi persiapan logistik pemilu, pendaftaran pemilih, pembentukan tempat pemungutan suara (TPS), pengawasan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemungutan suara. PPS juga bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan keberlangsungan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, dan adil.

Selain itu, PPS juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan informasi terkait Pemilu kepada masyarakat dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. PPS juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemungutan suara agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran hukum.

Dengan demikian, PPS memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan Pemilu sehingga peran mereka sangat vital dalam menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki beberapa kewajiban penting dalam pemilu. Salah satunya adalah memastikan pemutakhiran data pemilih terkini, termasuk mencocokkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, PPS bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan kotak suara sejak tahap penyimpanan hingga penghitungan suara, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Selain kewajiban tersebut, PPS juga harus menindaklanjuti temuan dan laporan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) terkait dengan potensi pelanggaran pemilu. PPS perlu bekerja sama dengan Panwaslu untuk memastikan setiap laporan atau temuan yang diajukan segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, PPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

PPS (Panitia Pemungutan Suara) memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi proses pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wewenang PPS juga mencakup pengelolaan data , pelaksanaan tahapan seleksi, serta pemantauan pelaksanaan tahapan pemilihan.

Dengan wewenang yang dimiliki, PPS bertanggung jawab menjaga integritas dan keberhasilan proses pemilihan umum sehingga dapat terilih calon pemimpin dengan adil dan demokratis. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan wewenang PPS dalam menjalankan proses pemilihanumum demi penerapan sistem demokrasi di Indonesia.

Gaji dan masa kerja PPS atau Panitia Pemungutan Suara ditentukan berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Menurut aturan tersebut, PPS terdiri dari ketua dan empat anggota. Mereka akan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU RI.

Besaran gaji untuk ketua PPS adalah sebesar 75% dari gaji PNS golongan I/a. Sedangkan untuk anggota PPS, besaran gajinya adalah sebesar 65% dari gaji PNS golongan I/a.

Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu. Peran PPS dalam Pemilu 2024 sangat penting, karena mereka bertugas untuk melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil suara di tingkat TPS. Mereka juga harus memastikan keberlangsungan dan keselamatan pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.