Resmi! Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Heru Budi Diperpanjang

Teguh resmi menggantikan posisi Heru Budi Hartono yang habis masa jabatan sebagai Pj Gubernur Jakarta dan kembali bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi menggantikan Heru sebagai Pj Gubernur Jakarta.

Heru akan kembali bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden setelah diberhentikan sebagai Pj Gubernur Jakarta.

Heru Budi sebelumnya dilantik sebagai Pj Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022 dan berakhir pada hari ini Kamis (17/10).

Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

DPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis

Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Menurut Jhonny, akan memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan jika dipilih kembali Pj Gubernur yang baru.

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Heru memastikan akan kembali ke Istana begitu masa jabatannya itu selesai.

Heru dinilai sukses mengintegrasi transportasi umum di Jakarta.

Masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI bakal segera berakhir dan harus diperbarui setiap setahun sekali berdasarkan Permendagri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkontribusi dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah penyangga Jabodetabek, memperpanjang pelaksanaannya untuk mitigasi cuaca ekstrem dan mencegah banjir.

Pemprov Jakarta mengundang para mantan gubernur hadir dalam acara Bentang Harapan JAKasa di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

Adapun posisi Heru sebagai Kasetpres digantikan oleh Mayjen TNI Ariyo Windutomo.

Heru Budi menempati posisi sebagai staf khusus Mensesneg Prasetyo Hadi. Politikus Gerindra ini dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mempunyai kesan tersendiri ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin RI.

Bima Arya mengungkapkan bahwa Kemendagri melakukan evaluasi kinerja untuk menilai sejauh mana Pj Kepala Daerah berhasil menjalankan tugasnya.

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Seharusnya, masa jabatan Bey sebagai Pj Gubernur berakhir pada 5 September kemarin. Tetapi, DPRD mengusulkan kembali nama Bey sebagi PJ.

Masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024.

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.