Mendagri Lantik Pj Gubernur untuk NTB, Sumut dan Sumsel

Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada para kepala daerah yang dilantik.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/P Tahun 2024.

Meski Heru Budi tidak diusulkan oleh DPRD, tetapi masih bisa diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Tiga wakil menteri yang dilantik ialah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah jabatan di tubuh Polri.

Kini Agus Fatoni dilantik sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Masyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.

Mengenai Pj Gubernur yang akan dilantik, menurut Ngabalin, semuanya berdasarkan pertimbangan.

Presiden Jokowi tunjuk 9 Penjabat Gubernur dan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi mengisi kekosongan kepala daerah di beberapa Provinsi. Siapa saja sosoknya?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik 9 Penjabat (Pj) Gubernur di Kantor Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur.

Presiden Jokowi telah memutuskan 10 Pj Gubernur untuk mengganti gubernur yang telah habis masa kerjanya.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).