Brunei Tunjuk Pangeran Abdul Mateen Jadi Menteri Luar Negeri

Pangeran Abdul Mateen kini menjabat sebagai menteri luar negeri, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Sultan Hassanal Bolkiah.

Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, baru-baru ini menunjuk putranya, Pangeran Abdul Mateen, sebagai Menteri Luar Negeri dalam sebuah perombakan kabinet besar-besaran yang diumumkan pada Sabtu (7/6/2026).

Penunjukan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam reshuffle pertama pemerintahan Brunei sejak tahun 2022, di mana Pangeran Abdul Mateen mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang langsung oleh Sultan.

Seperti yang dikutip dari laman NST, penunjukan Pangeran Abdul Mateen menarik perhatian publik karena ia merupakan anggota keluarga kerajaan yang dikenal luas di media sosial dan sering menjadi sorotan internasional.

Perombakan kabinet ini dianggap sebagai sinyal regenerasi kepemimpinan di kesultanan kaya minyak tersebut, di tengah spekulasi mengenai proses suksesi kerajaan.

Selain itu, Sultan juga menunjuk putra keduanya, Pangeran Abdul Malik, sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri, yang merupakan jabatan kabinet pertamanya.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Sultan Hassanal menegaskan bahwa ia akan tetap memegang sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.

Pewaris takhta Brunei, Al-Muhtadee Billah, tetap menjabat sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri.

Penunjukan Abdul Mateen sebagai menteri luar negeri sangat menarik karena menempatkan salah satu figur kerajaan paling populer di garis depan diplomasi Brunei, dan pria berusia 34 tahun ini dikenal sebagai atlet polo dengan jutaan pengikut di media sosial.

Perombakan kabinet ini juga mencakup pembentukan tiga posisi menteri baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Menurut Sultan Hassanal, langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor prioritas, memperkuat diversifikasi ekonomi, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Reshuffle kali ini juga mencatat jumlah pejabat perempuan terbanyak dalam sejarah kabinet Brunei, termasuk pengangkatan seorang menteri pendidikan dan tiga wakil menteri perempuan.

Perubahan ini dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan energi yang dihadapi Brunei, di mana negara tersebut memperoleh keuntungan dari kenaikan ekspor minyak mentah dan gas alam, tetapi juga harus menanggung lonjakan biaya subsidi energi domestik.

Pemerintah Brunei sebelumnya telah membentuk komite khusus untuk memantau dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan dan stabilitas energi nasional, serta memperkuat langkah-langkah pengamanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dengan penunjukan dan perubahan ini, diharapkan Brunei dapat menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik.