Beberapa Negara di Uni Eropa Mulai Menolak Anggota Baru, Ini Alasan di Baliknya

Negara anggota Uni Eropa mendapat akses pasar tunggal, namun wajib mematuhi aturan ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia yang berlaku.

Beberapa negara anggota Uni Eropa dilaporkan menunjukkan ketidakberdayaan untuk menerima anggota baru. Mereka khawatir bahwa langkah tersebut dapat memicu reaksi publik yang berpotensi menguatkan partai-partai sayap kanan ekstrem.

Laporan yang diterbitkan oleh Politico pada Selasa (14/4) mengungkapkan bahwa kekhawatiran ini menjadi salah satu penghalang utama dalam agenda perluasan keanggotaan.

Berbagai pemerintah di Eropa merasa cemas bahwa pemimpin yang mendorong isu ekspansi Uni Eropa berisiko kehilangan dukungan politik di dalam negeri mereka. Sentimen publik yang sensitif terhadap isu imigrasi dan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pertimbangan ini.

Negara-negara tersebut juga mengantisipasi munculnya kembali perdebatan lama, terutama mengenai kekhawatiran bahwa tenaga kerja bergaji rendah dari negara baru dapat menggantikan pekerja dengan upah yang lebih tinggi di Eropa Barat.

Kekhawatiran serupa sebelumnya muncul menjelang bergabungnya Polandia ke Uni Eropa pada tahun 2004, sebagaimana dikutip dari Antara News pada Rabu (15/4). Isu ini sangat relevan untuk Prancis, yang secara hukum mewajibkan referendum nasional untuk menyetujui keanggotaan baru.

Referendum semacam itu dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok populis dan meningkatkan peluang kemenangan tokoh sayap kanan, seperti Jordan Bardella, dalam pemilihan presiden 2027.

Di sisi lain, Jerman, Belanda, dan Italia menekankan bahwa penerimaan anggota baru harus didasarkan pada penerapan reformasi yang nyata, tanpa adanya pengecualian yang didorong oleh pertimbangan geopolitik. Agenda perluasan sejatinya dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan puncak Uni Eropa di Siprus.

Namun, perbedaan pandangan yang tajam di antara para pemimpin negara anggota membuat pembahasan tersebut tampak kecil kemungkinan untuk terlaksana dalam waktu dekat. Pada bulan Maret lalu, Politico juga melaporkan bahwa Uni Eropa akan menghadapi kesulitan dalam meyakinkan negara anggota saat ini untuk menerima negara dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, seperti Ukraina.

Negara-negara tersebut diperkirakan akan menerima lebih banyak dana dari anggaran Uni Eropa dibandingkan kontribusi yang mereka berikan. Jika bergabung, negara-negara baru juga berpotensi menuntut porsi anggaran yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi alokasi dana bagi anggota lama.

Meskipun demikian, status kandidat dan dimulainya proses negosiasi tidak serta-merta menjamin keanggotaan penuh. Turki telah menjadi kandidat sejak tahun 1999, diikuti oleh Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro sejak 2010, dan Serbia sejak 2012.

Sementara itu, Kroasia menjadi negara terakhir yang bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang berlangsung selama satu dekade.