Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Terancam Dapat Sanksi Ini dari Gubernur Dedi Mulyadi

Wamendagri Bima Arya minta kasus Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang jalan-jalan ke Jepang tanpa izin, dijadikan sebagai pembelajaran.

Sanksi ini diberikan setelah Kemendagri melakukan pendalaman selama kurang lebih satu pekan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Bupati Indramayu Lucky Hakim dicecar 43 pertanyaan saat diperiksa usai plesiran ke Jepang.

Lucky mengakui dirinya mulai menyadari kekeliruan setelah melihat unggahan Gubernur Dedi Mulyadi di media sosial.

Unggahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di akun Instagram, menyadarkan Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan siap menerima segala konsekuensi atas kekeliruan telah liburan ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Lucky Hakim mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan selama dua jam.

Sebelumnya, Lucky menjalani pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemdagri di kawasan Gambir, Jakarta, pada Selasa siang harinya.

Dia mengatakan, tidak perlu ke Negeri Matahari Terbit itu untuk membahagiakan anak.

Liburannya ke Jepang lantaran kadung janji dengan keluarganya. Tiket pun dipesan dari jauh-jauh hari.

Padahal, tiap kepala daerah dilarang keluar dari daerahnya saat libur lebaran

Bima Arya membenarkan bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan perjalanan Lucky Hakim ke Jepang yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

Itu mengkhawatirkan ancaman gagal panen yang dapat mengintai lahan pertanian di Indramayu akibat terhambatnya sistem pengairan.

Bupati Indramayu Lucky Hakim optimistis Proyek PPB Indramayu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi besar dan penyerapan tenaga kerja, membuka peluang baru bagi masyarakat.

Penilaian ini mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, berdasarkan laporan dan indikator kinerja pemerintah daerah secara nasional.

Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan normalisasi irigasi di wilayah perkotaan rampung dalam tiga bulan. Upaya ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi banjir akibat pendangkalan dan eceng gondok di Indramayu.

Pemerintah Kabupaten Indramayu membentuk 59 Desa Tangguh Bencana Indramayu sebagai langkah mitigasi cuaca ekstrem. Inisiatif ini melatih masyarakat mengurangi dampak hidrometeorologi.

Bupati Indramayu meluncurkan program Ular Sahabat Petani Indramayu dengan target 10 ribu ular untuk mengendalikan hama tikus di sawah. Bagaimana strategi unik ini bekerja dan apa dampaknya?