Sri Mulyani Janji Tak Ada Jenis Pajak Baru Tahun 2026, Meski Target Penerimaan Cukup Tinggi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis mampu menekan risiko melebarnya 'shortfall' penerimaan pajak pada akhir tahun 2025 melalui strategi pengawasan ketat dan optimalisasi teknologi Coretax, membuat pembaca penasaran akan dampaknya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan Strategi Pajak 2026 tidak akan membebani rakyat, dengan fokus pada ekstensifikasi dan optimalisasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Benarkah kebijakan ini akan dongkrak ekonomi?

RAPBN 2026 mengincar peningkatan rasio perpajakan tanpa memperkenalkan pajak baru.

Posisi defisit tersebut masih sejalan dengan rencana awal pengelolaan fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan yang memiliki pelat nomor dari luar daerah.

JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.

Direktorat Jenderal Pajak akan memperhitungkan seluruh peredaran usaha, baik yang berasal dari transaksi online maupun offline.

Proses tersebut dirancang sederhana agar tidak menambah beban administrasi bagi platform maupun pedagang.

Penunjukan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Sri Mulyani juga menyampaikan doa bagi para korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, telah secara resmi memulai proses penutupan Bill & Melinda Gates Foundation sebagai langkah awal dalam perubahannya.

Pendiri Microsoft Bill Gates memulai fase awal penutupan Gates Foundation dengan menaikkan belanja program dan menekan biaya operasional jelang 2045.

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Yayasan Gates telah mengumumkan bahwa Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus (Governing Board).

CEO Gates Foundation Mark Suzman menyatakan, Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan.