Pengembangan SDM Jadi Kunci Wujudkan GovTech Indonesia yang Diluncurkan Presiden Jokowi

Investasi dalam pengembangan SDM dan inovasi strategi merupakan kunci utama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan industri masa depan.

Perusahaan BUMN, Peruri komitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerjanya, terutama di era digitalisasi.

Peruri meyakini bahwa investasi dalam pengembangan SDM dan inovasi strategi merupakan kunci utama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan industri di masa depan, sekaligus mewujudkan target GovTech Indonesia yang telah diluncurkak Presiden Jokowi.

Kepala Divisi SDM Peruri, Andhyka Gautama menjelaskan, pihaknya fokus memperkuat strategi SDM, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan global di masa mendatang, khususnya dalam menjalani penugasan Peruri sebagai GovTech Indonesia yang telah diberi nama INA Digital sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.

"Penugasan baru ini jelas diperlukan strategi pengelolaan SDM yang lebih matang, agar Peruri dapat menerapkan amanah besar ini sebaik-baiknya," ucap Andhyka di Jakarta, Selasa (6/8).

Dengan upaya yang dilakukan ini, Peruri baru saja diganjar penghargaan dalam acara Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024. Dalam kesempatan ini, Peruri menyabet penghargaan bintang lima untuk kategori The Best Emerging HR Strategy, The Best HR Support on Business Transformation, dan The Best Talent Strategic.

Menurut Andhyka, keberhasilan ini merupakan bukti perusahaan menjalankan praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan di era transformasi global.

"Selain bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan dan industri lain, ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Peruri untuk memberikan kontribusi terbaik dalam memajukan perusahaan dan industri secara keseluruhan," kata Andhyka.

Selain itu, penghargaan The Best CEO Commited HC of The Year 2024 dianugerahkan kepada Direktur Utama Peruri, Dwina Septiana Wijaya, sebagai apresiasi atas perannya sebagai pemimpin perusahaan yang menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pengembangan SDM di Peruri.

Sementara itu, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi PERURI, Gandung Anggoro Murdani, dinobatkan sebagai The Best Leadership in Human Capital Development sebagai apresiasi atas kontribusi kepemimpinannya dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan.

Mengenal GovTech Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi dan platform baru untuk pelayanan publik. Jokowi mengatakan, kementerian/lembaga saat ini sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri.

"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya jg sendiri-sendiri," kata Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi ini tak mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Jokowi menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.

Untuk itu, Jokowi menyampaikan pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

"Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tadi sudah disampaikan (Kementerian) PAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita," tutur Jokowi.

GovTech Keterpaduan Layanan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan Government Technology (GovTech) Indonesia bukan merupakan aplikasi, tetapi keterpaduan layanan.

"Jadi, sekarang ini kami sedang ingin mendorong keterpaduan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Nah, Presiden telah memerintahkan ini. Nanti targetnya di Oktober ini, September/Oktober sebagian sudah mulai terinteroperabilitas," kata Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Minggu (26/5).

Sementara itu, Anas mengatakan bahwa Kemenpan RB sedang bertahap memadukan tujuh layanan kementerian/lembaga dalam GovTech; meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PAN-RB.

“Sekarang kami masih bertahap. Dari tujuh layanan tadi, kami terus bekerja keras, salah satunya adalah di Kemenkes sedang bergerak untuk menginteroperabilitas berupa layanan ke dalam Satu Sehat,” ujar Anas.

Selain itu, Anas menyebut platform SmartASN, wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia.

“SmartASN sekarang sedang diuji coba ke 5.000 lebih sekarang, 5.000 lebih ASN. Jadi, banyak aplikasi tentang ASN nanti diintegrasikan ke dalam satu portal,” ujar Anas.

Oleh sebab itu, Anas mengatakan bahwa kementerian/lembaga dalam tanda kutip disebut tidak boleh membuat aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskannya.

“Jadi, ini ada tahapan-tahapan launching (peluncuran) yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Besok tentang GovTech-nya, government tecnology-nya, dan besok kami akan umumkan Indeks SPBE seluruh kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga, sehingga itu akan mengukur kematangan digitalisasi di setiap kabupaten/kota dan kementerian/lembaga,” kata Anas.