Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek

Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek

Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek

Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) mulai tahun ini agar tidak membuat aplikasi dan platform baru.


Pesan itu disampaikan Jokowi saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sekaligus meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Jokowi Ungkap Banyak Aplikasi Tak Terintegrasi

Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Hal itu menyebabkan, aplikasi tidak terintegrasi dan bahkan banyak tumpang-tindih.


"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yanhg baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," kata Jokowi.

Total Anggaran Aplikasi

Jokowi mengungkapkan, ada anggaran sebesar Rp6,2 triliun yang dipakai hanya untuk membuat aplikasi baru. Di setiap kementerian bahkan terdapat 500 aplikasi.

"Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. bayangkan karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.

Jokowi Dorong Semua Pihak Perkuat Daya Saing Indonesia Secara Digital

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digital public infrastructure.

"Kita semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi Ingatkan Kementerian hingga Pemda Tidak Lagi Bikin Aplikasi

Jokowi juga berpesan kepada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," kata Jokowi.

Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri
Strategi Mengendalikan Laju Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Gunakan Produk Dalam Negeri

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya

Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Baca Selengkapnya
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD

Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun

Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?
Jokowi Sindir Pemda: Jangan Semua Pemerintah Pusat, Bapak-Ibu Kerjain yang Mana?

Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya