Hal ini untuk memastikan ketersediaan akses layanan kesehatan yang mudah bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sedang berada di luar domisili mereka.
Menyambut musim mudik Lebaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan kemudahan layanan kesehatan bagi para pemudik di kampung halaman.
Hal ini untuk memastikan ketersediaan akses layanan kesehatan yang mudah bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sedang berada di luar domisili mereka.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, peserta JKN diizinkan untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan batasan maksimal kunjungan sebanyak 3 kali dalam satu bulan.
Meskipun, mereka berada di luar daerah domisili mereka. Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru di tempat tujuan.
Dilansir dari unggahan video instagram @bpjskeseharan_ri, proses pengaksesan layanan kesehatan bagi peserta JKN di kampung halaman juga sangat mudah dilakukan.
Para peserta hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Mobile JKN.
Dengan demikian, proses administrasi untuk mendapatkan layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien, tanpa perlu membuat surat keterangan domisili tambahan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa dalam situasi darurat, peserta JKN dapat langsung mengunjungi Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdekat.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi para pemudik yang mungkin membutuhkan perawatan medis mendesak selama perjalanan mereka.
Dengan demikian, BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi peserta JKN yang melakukan perjalanan mudik, serta mendukung kenyamanan dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia saat merayakan momen lebaran bersama keluarga di kampung halaman.
Berita ini ditulis reporter magang: Nur Pangesti.
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca Selengkapnya
Warga mengevakuasi mereka ke rumah sakit terdekat. Namun karena keterbatasan peralatan, keduanya dirujuk ke Palembang.
Baca Selengkapnya
Seorang lagi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, Sabtu (17/2).
Baca Selengkapnya
Dia yakin jika MAH sudah dirawat sesuai standar operasional pekerja.
Baca Selengkapnya
Irham memulai perjalanan karirnya saat masih kuliah. Saat itu dia senang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pengembangan diri.
Baca Selengkapnya
Kabid Humas mengatakan menurut keterangan saksi kebakaran tersebut terjadi pada Selasa (12/12) sekitar pukul 16.30 WIT.
Baca Selengkapnya
Buntut kejadian itu, Apdesi Jember hari ini akan melakukan aksi ke Dinas Kesehatan dan DPRD Jember untuk mencari solusi konkret.
Baca Selengkapnya
Rinciannya, 136 orang di tingkat kecamatan atau PPK. Di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang.
Baca Selengkapnya
Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan subsidi pembelian kacamata.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi