Menko Airlangga Sebut Belanja Masyarakat Bisa Tembus Rp110 Triliun di 2025

Pemerintah membidik transaksi fantastis Rp53 triliun dalam program BINA Lebaran 2026 untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini, melampaui target tahun sebelumnya.

Program Transaksi Diskon Belanja Nasional tahun 2025 berhasil melampaui target, mencatat total Rp122,28 triliun. Simak rincian keberhasilan Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale yang memukau serta dampaknya pada ekonomi nasional!

Pemerintah meluncurkan BINA Indonesia Great Sale 2025, program belanja nasional yang diharapkan mampu mendongkrak konsumsi dan perputaran ekonomi hingga Rp110 triliun selama libur akhir tahun.

Pemerintah menargetkan belanja masyarakat akhir tahun 2025 mencapai Rp110 triliun melalui berbagai program diskon nasional, kampanye "Belanja di Indonesia Aja", dan dukungan pariwisata.

Pada tahun 2024, program ini mencatat transaksi Rp31,2 triliun dengan kontribusi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun, atau 51,6 persen.

Pemerintah menargetkan peningkatan penjualan produk lokal Indonesia selama Harbolnas yang berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2025.

Pemerintah ingin pesta diskon di Harbolnas 2025 nanti tidak hanya ramai di pasar online, tapi juga offline.

Lebih tinggi dari capaian Harbolnas 2024 yang berada di angka Rp31,2 triliun.

Tiga program belanja yang digagas pelaku usaha dan Pemerintah di akhir tahun 2024 bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

Untuk stimulus dan insentif, pemerintah menyebarkan bantuan dalam bentuk pajak bagi penulis, diskon transportasi pada musim libur sekolah.

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

Menkeu Purbaya dan Menko Airlangga menyampaikan ucapan Tahun Baru Islam 1448 H serta mengajak masyarakat memperkuat semangat hijrah dan kepedulian sosial.

Indonesia ingin kerja sama dengan Uni Eropa dapat berlangsung adil dan saling menguntungkan.

Hal itu dikatakan Airlangga dalam acara Brussels Economc Security Forum (BESF), di Brussel, Belgia, Jumat (5/6).

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus mengevaluasi kesepakatan soal ekspor listrik ini.

Kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses transisi tersebut berjalan lancar.

Adapun Presiden Prabowo sudah tiga kali menghadiri acara kenegaraan Prancis sepanjang 2026.

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penggunaan Pertalite pada April turun mendekati 9 persen selama kebijakan diterapkan.

Keputusan Rakortas penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kemenkeu.