Korea Selatan Bakal Kasih Uang Rp11,8 Juta untuk Masyarakat yang Mau Berpacaran

Acara yang dijadwalkan pada bulan Oktober ini ditujukan bagi kaum muda berusia 23 hingga 43 tahun yang tinggal atau bekerja di distrik tersebut.

Tren ini muncul seiring bantuan finansial yang diberikan pemerintah.

Penurunan angka kelahiran membuat Korea saat ini seperti berada di bom waktu.

Apartemen ini dinilai memudahkan seseorang mencari jodoh sesuai kriteria yang diinginkan.

Pemerintah negara ini akan membagikan bantuan tunai hingga Rp4,7 juta kepada warga mulai 21 Juli 2025 untuk merangsang ekonomi dan konsumsi domestik.

Laporan itu juga menyebutkan masyarakat semakin mendukung kelahiran anak di luar nikah.

Langkah tersebut menyusul persetujuan Kabinet Korsel atas anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won (sekitar Rp378,5 triliun).

Korea Selatan mengalami penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun belakangan.

Korea Selatan berencana meluncurkan satelit astronomi pertamanya pada tahun 2030, modul pendarat logistik ke Bulan pada tahun 2040.

Banyak faktor yang menyebabkan warga Korea Selatan enggan menikah dan memiliki anak.

Ada sekitar 3,1 persen penduduk Korea berusia 19-39 tahun merupakan kaum muda yang penyediri dan kesepian.

Jumlah rata-rata kelahiran bayi di Korea Selatan tahun 2021 sebesar 0,81 kemudian angka ini turun di tahun 2022 menjadi 0,78.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2025 yang menunjukkan Dominasi Gen Z Sulawesi Tengah, menandakan potensi besar bagi pembangunan daerah.

Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Rusman Effendi, meminta penyuluh KB memetakan wilayah yang butuh intervensi khusus demi pemerataan Program Bangga Kencana di Jawa Tengah.

Pansus 11 DPRD Kota Bandung mengangkat isu penurunan angka kelahiran yang berdampak pada pembangunan kependudukan dan kualitas sumber daya manusia di kota ini.

Kapan undang-undang tentang kependudukan di Vietnam akan mulai diterapkan?

Pemerintah mulai ketir-ketir angka kelahiran baru menurun drastis. Karena itu, kebijakan tarik pajak kondom salah satunya. Namun, ternyata tak sesederhana itu.

Administrasi Presiden Prabowo Subianto memperkuat Program Keluarga Berencana guna mengendalikan pertumbuhan populasi dan menyeimbangkan angka kelahiran di seluruh wilayah Indonesia, menarik perhatian pada tantangan demografi.