Komitmen Kuat Pemprov Gorontalo: PPI Tongo di Bone Bolango Siap Difungsikan Kembali Demi Nelayan!

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memfungsikan kembali Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tongo di Bone Bolango, sebuah langkah penting bagi kesejahteraan nelayan lokal.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan kembali komitmennya untuk memfungsikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tongo. Lokasi strategis ini berada di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Langkah ini diambil untuk mendukung sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat.

Komitmen tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo pada Jumat lalu. PPI Tongo telah diserahkan asetnya oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemprov Gorontalo pada tahun 2024. Penyerahan aset ini menjadi dasar bagi upaya revitalisasi pelabuhan tersebut.

Meskipun anggaran yang telah disiapkan sebelumnya untuk pengembangan PPI Tongo sempat mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, Pemprov Gorontalo tidak menyerah. Mereka berjanji akan terus berjuang agar PPI Tongo dapat segera difungsikan kembali. Ini termasuk perbaikan tambatan perahu dan pabrik es yang vital bagi operasionalnya.

Perjuangan Anggaran dan Aspirasi Nelayan

Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan bahwa anggaran untuk pengembangan PPI Tongo, termasuk perbaikan tambatan perahu dan pabrik es, sebenarnya sudah disiapkan pada tahun ini. Namun, adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan pemotongan dana tersebut. "Terus terang tahun ini sudah anggaran yang kami siapkan untuk pengembangan PPI Tongo, serta memperbaiki tambatan perahu dan pabrik es. Tetapi karena ada efisiensi, maka anggaran itu dipotong dari pemerintah pusat," ujar Gusnar.

Meski demikian, Pemprov Gorontalo tidak akan berhenti berupaya. Gusnar menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan agar PPI Tongo dapat difungsikan kembali. Revitalisasi PPI Tongo sangat penting untuk mendukung aktivitas nelayan dan menggerakkan ekonomi lokal di Bone Bolango.

Aspirasi kuat untuk pemanfaatan kembali PPI Tongo juga datang dari masyarakat nelayan di Kecamatan Bone Pantai. Camat Bone Pantai, Lili Prawaty Abas, mengungkapkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan pelabuhan ini dapat beroperasi penuh. Pemerintah Kecamatan Bone Pantai bahkan telah membahas rencana rehabilitasi ini dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Lili Prawaty Abas menambahkan, "Oleh karena itu kepada Pak Gubernur kami bermohon kiranya PPI Tongo ini bisa difungsikan kembali." Permohonan ini mencerminkan kebutuhan mendesak dari para nelayan. Mereka berharap dukungan pemerintah provinsi dapat berkelanjutan untuk kemajuan wilayah mereka.

Dukungan Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat

Komitmen terhadap PPI Tongo ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, di wilayah yang sama, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bantuan penanggulangan kerawanan pangan. Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

Bantuan kerawanan pangan tersebut terdiri dari empat komoditas utama. Komoditas tersebut meliputi beras sebanyak lima kilogram, minyak goreng dua liter, gula pasir satu kilogram, dan telur 10 butir. Penyaluran bantuan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga, terutama di daerah rawan pangan.

Kriteria penerima bantuan tersebut sangat spesifik, menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Mereka adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Selain itu, penerima juga harus berada di daerah rawan pangan atau mengalami keterbatasan pangan akibat gejolak harga.

Revitalisasi PPI Tongo diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan berfungsinya kembali pelabuhan ini, aktivitas perikanan akan meningkat. Hal ini secara langsung akan membuka peluang ekonomi baru dan berkontribusi pada ketahanan pangan. Ini juga akan memperkuat upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews