Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Maluku Capai 3.432 Ton Semester I-2026: Dorong Ekonomi dan Kelestarian Hutan

Pemerintah Provinsi Maluku mencatat produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 3.432 ton pada semester I-2026. Capaian ini optimalkan sumber daya hutan dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Maluku Capai 3.432 Ton Semester I-2026: Dorong Ekonomi dan Kelestarian Hutan
Pemerintah Provinsi Maluku mencatat produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 3.432 ton pada semester I-2026. Capaian ini optimalkan sumber daya hutan dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat. (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Maluku mencatat capaian signifikan dalam produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada semester I tahun 2026. Total produksi HHBK di wilayah ini mencapai 3.432,28 ton, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengoptimalkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari kontribusi kelompok tani hutan pemegang izin perhutanan sosial. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pengembangan HHBK menjadi fokus utama karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang substansial, tetapi juga menjaga fungsi ekologis serta kelestarian kawasan hutan di Maluku. Inisiatif ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Maluku menuju 2029.

Dominasi Komoditas dan Potensi Besar Hasil Hutan Bukan Kayu Maluku

Produksi HHBK di Maluku hingga pertengahan tahun 2026 didominasi oleh beberapa komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Daun kayu putih menyumbang porsi terbesar dengan 3.000 ton, atau sekitar 87,4 persen dari total keseluruhan produksi HHBK provinsi.

Selain itu, damar kopal tercatat mencapai 371,28 ton, berkontribusi sebesar 10,8 persen terhadap total HHBK. Lontar juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan produksi 61 ton, atau sekitar 1,8 persen dari total produksi hasil hutan bukan kayu.

Haikal Baadila menegaskan bahwa komoditas HHBK di Maluku memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain daun kayu putih dan damar kopal, kemendangan serta rotan juga menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat di sejumlah kawasan hutan Maluku.

Pengelolaan yang baik terhadap hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Pemanfaatan ini tidak memerlukan penebangan pohon, sehingga turut menjaga kelestarian hutan secara optimal.

Kontribusi Daerah dan Kelompok Tani Hutan dalam Produksi HHBK

Kabupaten Buru menjadi kontributor terbesar dalam produksi HHBK di Maluku, khususnya untuk komoditas daun kayu putih. Daerah ini menyumbang 3.000 ton daun kayu putih, yang setara dengan 87,4 persen dari total produksi provinsi.

Produksi di Kabupaten Buru ini berasal dari pemegang izin perhutanan sosial PBPH CV Gunung Berlian. Kontribusi signifikan ini menunjukkan peran aktif kelompok usaha dalam mengelola sumber daya hutan secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) turut berkontribusi dengan total 432,28 ton HHBK. Produksi ini meliputi damar kopal sebanyak 371,28 ton dan lontar sejumlah 61 ton, memperkaya ragam hasil hutan bukan kayu dari Maluku.

Damar kopal di SBB dihasilkan oleh beberapa kelompok pemegang izin perhutanan sosial, seperti IUPHKm Soribang (140,28 ton), LPHD Rambatu (181 ton), dan HKm Wasiliane (50 ton). Adapun produksi lontar 61 ton berasal dari LPHD Alang Asaude, menunjukkan partisipasi beragam kelompok masyarakat dalam pengelolaan HHBK.

Strategi Peningkatan dan Dampak Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan terhadap kelompok tani hutan di Maluku. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas guna mendukung pengelolaan HHBK yang lebih efektif dan modern.

Selain itu, pengembangan rantai nilai dan strategi pemasaran HHBK akan terus didorong. Tujuannya adalah agar komoditas unggulan Maluku memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Optimalisasi pengembangan HHBK diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan volume produksi secara signifikan. Lebih jauh, inisiatif ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pada akhirnya, upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi