Sorot
{{caption}}
Cerita Tragis Ibu Hamil Tewas Diterjang Peluru Tak Bertuan di Papua

{{caption}}
Momen Pesawat PM Modi Dikawal 5 Jet Tempur TNI AU

{{caption}}
Teka Teki Amplop dari Bupati Kuansing di Meja Menhut

{{caption}}
Franka Tak Lelah Berjuang untuk Nadiem Makarim

{{caption}}
3 Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba Katingan Naik Pangkat Luar Biasa

{{caption}}
Dicor Hari Ini, Retak Lagi Esok: Lingkaran Setan Warga Jalan Amblas Pulo Gadung

Topik Terkait
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

{{caption}}
Realisasi Belanja Kemenkes NTT Triwulan I 2026 Capai Rp45,87 Miliar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT mencatat realisasi Belanja Kemenkes NTT pada triwulan I 2026 mencapai Rp45,87 miliar, menunjukkan kinerja positif dalam mendukung layanan kesehatan dan pendidikan.

{{caption}}
Fakta Anggaran Rp2,89 Triliun: Pemkab Tulungagung Fokus Pengentasan Kemiskinan di 2026

Pemkab Tulungagung serius menggarap isu Pengentasan Kemiskinan Tulungagung 2026 dengan alokasi anggaran daerah yang signifikan. Simak detail kebijakan dan prioritasnya!

{{caption}}
Anggaran Kesehatan 2026 Capai Rp244 Triliun, Prabowo Janjikan Kualitas Layanan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas.

{{caption}}
Sri Mulyani Sebut Telah Belanjakan Rp1.333 Triliun Uang Negara untuk Warga Miskin, Tahun Depan Lebih Banyak Lagi

Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos).

{{caption}}
Membedah Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo: Bakal Terjadi Perlambatan Ekonomi?

Efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di era Presiden Prabowo Subianto berdampak kompleks pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

{{caption}}
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2024 Mencapai Rp2.486,7 Triliun

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.

{{caption}}
DPR Akui PPN 12 Persen untuk Biayai Program Prabowo, Salah Satunya Makan Bergizi Gratis

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 ternyata untuk menunjang berbagai program strategis Prabowo.

DPR
{{caption}}
Masih Ada Bansos dkk di 2025, Anggaran Disiapkan Rp504,7 Triliun

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

{{caption}}
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.

{{caption}}
Kemenkeu Naikkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 2025

Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.

{{caption}}
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

{{caption}}
Penyaluran BOK NTT Capai Rp187,75 Miliar hingga Juni 2026, DJPb Dorong Percepatan

DJPb NTT mencatat penyaluran BOK NTT telah mencapai Rp187,75 miliar hingga pertengahan Juni 2026. Angka ini baru 28,81% dari total alokasi, mendorong percepatan realisasi demi layanan kesehatan optimal.

{{caption}}
Kejari Ogan Ilir Intensifkan Penyelidikan Dana Puskesmas Ogan Ilir, Seluruh Kepala Puskesmas Diperiksa

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terus mendalami dugaan penyimpangan dana. Seluruh kepala puskesmas di wilayah tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan dana Puskesmas Ogan Ilir. Apa hasilnya?

{{caption}}
DPRD Situbondo Ungkap Perbup Terbaru Batasi Layanan Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo

Peraturan Bupati terbaru di Situbondo membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo yang sebelumnya gratis tanpa batas. Simak detail pembatasan dan dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang kini mencapai Rp2 miliar.

{{caption}}
Cakupan JKN Sulawesi Utara Capai 99,61 Persen, Proteksi Kesehatan Makin Merata

Cakupan JKN Sulawesi Utara telah mencapai 99,61 persen dari total penduduk, menunjukkan komitmen provinsi dalam menjamin akses kesehatan. Namun, tingkat keaktifan peserta masih menjadi fokus utama.

{{caption}}
DPRD Samarinda Soroti Pengalihan Beban BPJS PBI, Desak Solusi Konkret Jaminan Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

{{caption}}
Gubernur Jateng Tegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dan Sinergi BPJS Kesehatan untuk Warga

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dengan mengarahkan anggaran pada program strategis, serta memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

{{caption}}
Menteri Dody Tegaskan Tak Tahu Perkara Penggeledahan Kementerian PUPR

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

{{caption}}
Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp43,4 Triliun

Pemerintah menilai adanya IKN membawa dampak positif terhadap ekonomi Kalimantan Timur.

{{caption}}
VIDEO: Wamenkeu Anggito Blak-blakan Soal Pendapatan Negara Sepanjang 2024 "Kita Seperti Ular!"

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, pendapatan negara sepanjang 2024 terlihat berfluktuatif atau naik turun seperti ular

{{caption}}
APBN 2024 Defisit Rp507,8 Triliun, Sri Mulyani: Sangat Impresif

Realisasi sementara pendapatan negara sepanjang tahun 2024 tumbuh 2,1 persen.

{{caption}}
VIDEO: Sri Mulyani Sebut Prabowo Presiden Pertama ke Kemenkeu, Mau Intip Duit Negara Akhir Tahun

Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk melihat tutup buku anggaran APBN 2024

{{caption}}
Pemerintah Kantongi Penerimaan Cukai Rp257 Triliun per November 2024

Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.