Masih Ada Bansos dkk di 2025, Anggaran Disiapkan Rp504,7 Triliun

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto senilai Rp5,008 miliar akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) segera meluncurkan program penghapusan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melindungi masyarakat rentan dan memastikan akses kesehatan yang merata.

Pemerintah Indonesia menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, didukung strategi digitalisasi bansos dan program jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Pemerintah mengumumkan **kenaikan anggaran bansos** menjadi lebih dari Rp110 triliun pada 2025, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kelompok rentan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas.

Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos).

Agus Jabo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada jajarannya untuk memutus rantai kemiskinan dengan program-program prioritas pemerintah.

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 ternyata untuk menunjang berbagai program strategis Prabowo.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.

Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengajukan tiga permintaan krusial kepada Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pemulihan pascabencana di wilayahnya, meliputi hunian tetap, bantuan pangan, dan BLT.

Melalui jaringan PT Pos Indonesia yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis.

Beberapa waktu lalu, Takalar, Sulawesi Selatan, dikejutkan oleh perampokan di kantor pos yang menyebabkan hilangnya uang Bantuan Langsung Tunai Rp600 juta.

Insiden tersebut terjadi saat kantor hendak tutup usai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 900 ribu selama periode Oktober hingga Desember 2025.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah menghadapi tekanan ekonomi jelang akhir tahun.