Info untuk UMKM: Urus Sertifikat Halal Kini Bisa di Platform Shopee

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Mendaftar sertifikat halal melalui Shopee, lebih efisien dibandingkan jalur lain.

UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tengah memetakan daerah-daerah dengan produk autentik yang berpotensi menjadi Destinasi Wisata Belanja, bertujuan menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pesatnya pembangunan mal dan hotel baru di wilayahnya menjadi indikator positif kepercayaan investor terhadap potensi Investasi Jateng, bahkan di tengah tekanan ekonomi global.

Pemkab Gorontalo salurkan 66 gerobak UMKM untuk pelaku usaha di Limboto. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing, mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

Menteri Kemenekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan Yogyakarta sebagai panutan nasional dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Yogyakarta, didorong ekosistem budaya kuat dan inovasi.

Pemerintah Provinsi Maluku secara aktif mendorong pelaku usaha dan investor lokal agar terlibat dalam rantai pasok Proyek Strategis Nasional Blok Masela, demi mewujudkan transformasi ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Kehalalan suatu produk tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, tapi juga peralatan rumah tangga meliputi seluruh produk yang dipakai.

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.