Info untuk UMKM: Urus Sertifikat Halal Kini Bisa di Platform Shopee

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Mendaftar sertifikat halal melalui Shopee, lebih efisien dibandingkan jalur lain.

UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.

Kemenkum Sulut menyoroti pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Olahraga sebagai pendorong inovasi dan ekonomi daerah, bertepatan dengan Hari KI Sedunia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Ferry Juliantono, menegaskan penguatan koperasi adalah agenda besar nasional yang merupakan cita-cita pendiri bangsa dan bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Kabupaten Dompu mempercepat pembangunan 17 Gerai Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Pemerintah Kabupaten Banjar serius dorong Penguatan Ekonomi Desa oleh Pemuda. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan peran karang taruna dalam menggerakkan usaha produktif dan potensi lokal, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Kanwil Kemenkum Bengkulu buka Layanan KI Mobile IP Clinic di Balai Buntar. Ini mendekatkan akses perlindungan KI dan serahkan sertifikat hak cipta pada Hari KI Sedunia 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah di Hari KI Sedunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Kehalalan suatu produk tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, tapi juga peralatan rumah tangga meliputi seluruh produk yang dipakai.

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.