Penyebab Anies Baswedan Tak Jadi Dicalonkan PKS di Pilkada Jakarta Dibongkar Kader, Sampai Singung Etika Politik PDIP

Kader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Anggota DPRD DKI terpilih 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Hasan Abdillah membongkar alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Hasan sendiri merupakan content creator sekaligus caleg PKS dengan suara tertinggi di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024 daerah pemilihan (dapil) 1.

Dia mengatakan, jika sejak awal PKS sebenarnya menjadi satu-satunya partai yang serius ingin mengusung Anies untuk menjadi bakal calon gubernur.

"Kami PKS ingin sekali sebenarnya mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan bukti keseriusan kami, (PKS) jadi satu-satunya partai yang telah mengeluarkan SK rekomendasi resmi," kata Hasan dalam unggahan video di Instagram @hasanjr11 dikutip merdeka.com, Selasa (20/08/2024),

Namun, menurut Hasan, langkah tersebut terkendala oleh beberapa alasan. Pertama adalah aturan batas minimal kursi partai pengusung.

PKS hanya memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta. Sementara syarat minimal untuk bisa mengusung calon gubernur ialah memiliki 22 kursi.

Kemudian masalah selanjutnya ialah partai politik yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi sebagian besar telah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil.

Menurutnya, cara agar PKS bisa tetap mengusung Anies di Pilkada Jakarta ialah dengan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai satu-satunya partai yang tersisa.

Namun, menurutnya, yang menjadi masalah PDIP terlalu memaksakan kadernya yang harus menjadi calon. Dia pun lantas menyinggung soal etika politik.

"Nah masalah yang terakhir ini PDIP masih memaksakan kadernya yang harus jadi calon. Sedang di dalam etika politik partai yang punya hak untuk mengusung kadernya menjadi calon adalah partai pemenang (di Jakarta)," kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyebut, jika etika berpolitik ini sebenarnya sangat penting ditaati oleh seluruh parpol.

Menurutnya, andai saja partai berlogo banteng itu bisa patuh dengan etika tersebut maka PKS dan PDIP seharusnya bisa melangkah bersama di Pilkada DKI.

"Kenapa etika politik ini harus ada, karena kalau tidak ada etika politik semua partai akan rebutan, egois, memaksakan setiap kadernya untuk menjadi calon. Jadi sekarang solusinya ada di Anies Baswedan atau PDIP," kata Hasan.

"Antara PKS dan PDIP punya kadernya masing-masing untuk menjadi calon. Atau PDIP harus tetap patuh terhadap etika politik sehingga Anis Baswedan tidak harus menjadi kader partai," pungkasnya.

Tinggal Anies, PKS Gabung KIM Usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Seperti diketahui, tiga parpol yang awalnya mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 telah balik kanan meninggalkan mantan capres 2024 itu. PKS, NasDem dan PKB bergabung dengan barisan parpol di KIM mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024.

Koalisi yang bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu telah mendeklarasikan pasangan tersebut, Senin (19/08/2024) kemarin.

Dengan demikian, peluang Anies buat maju di Pilkada Jakarta 2024 bisa dibilang pupus sudah. Sebab, hanya tinggal tersisa PDIP. Meski nantinya PDIP mengusung Anies, partai besutan Megawati itu tak memenuhi syarat perundang-undangan.

Sebab, syarat mengusung calon di Pilkada DKI adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. Sementara PDIP hanya memiliki 15 kursi.

12 partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono yang tergabung dalam KIM Plus antara lain terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PKS, NasDem, PKB, Partai Gelora, Partai Garuda, Perindo, hingga PPP.

PDIP Buka Peluang Bawa Anies ke Pilkada Jakarta

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, jika partainya membuka peluang untuk membawa Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar orang keduanya," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8)/2024).

Namun kini, PDIP nyatanya gagal mendapatkan teman koalisi di Pilkada Jakarta lantaran telah diborong oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengatakan, jika pihaknya akan berkoalisi dengan rakyat jika gagal mencalonkan di Pilkada Jakarta.

"Kalau kita tidak bisa mencalonkan karena tidak ada teman (koalisi) ya kita akan berkoalisi dengan rakyat,” tegas Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Eks Gubernur Jateng itu memastikan PDIP masih mampu terlibat aktif dan berperan strategis di Jakarta melalui anggota legislatifnya yang duduk di DPRD. Dia meyakini, mereka akan menjalankan perannya sebagai pengawas para ekskutif yang menjabat di pemerintahan.