Nasib TikTok di Ujung Tanduk

TikTok diperkirakan akan segera dilarang di Amerika Serikat setelah upaya penjualannya kepada perusahaan lokal gagal.

Keberadaan TikTok khususnya di Amerika Serikat kembali menghadapi ancaman serius dan berada dalam situasi yang sangat genting. Menurut laporan dari Engadget pada Senin (9/12), tiga orang hakim telah menolak permohonan dari ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk membatalkan peraturan yang dapat mengakibatkan larangan operasional TikTok di Amerika Serikat.

Sebuah laporan dari The New York Times pada hari Jumat lalu menyebutkan bahwa para hakim berusaha untuk menerapkan undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan untuk menjual aplikasinya kepada perusahaan yang bukan berasal dari Tiongkok paling lambat tanggal 19 Januari 2025. Jika tidak, aplikasi TikTok akan menghadapi kemungkinan sanksi berupa larangan beroperasi di wilayah Amerika Serikat.

ByteDance berargumen bahwa peraturan ini secara tidak adil menyasar TikTok dan bahwa larangan tersebut akan melanggar hak yang dijamin oleh Amandemen Pertama bagi para penggunanya.

Perusahaan yang berbasis di Tiongkok tersebut menekankan bahwa penjualan TikTok kepada perusahaan Amerika Serikat adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, karena akan bertentangan dengan larangan yang ditetapkan oleh Tiongkok.

Pada tahun 2020, Tiongkok telah memperbarui regulasi pengendalian ekspor yang memberikan kekuasaan lebih besar atas transaksi yang mungkin terjadi. Dalam sebuah pernyataan, Electronic Frontier Foundation (EFF) menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.

"Membatasi aliran informasi bebas, bahkan dari musuh asing, pada dasarnya tidaklah demokratis," ujar juru bicara EFF.

"Hingga saat ini, AS telah memperjuangkan aliran informasi bebas dan mengkritik negara lain ketika mereka membatasi akses internet atau melarang alat komunikasi daring seperti aplikasi media sosial," tambahnya.

Pilihan ByteDance: Mengajukan banding atau berharap kepada Trump

ByteDance saat ini sedang mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, meskipun tidak ada jaminan bahwa kasus ini akan ditangani. Di sisi lain, ByteDance berharap bahwa Presiden terpilih, Donald Trump, dapat memenuhi janjinya untuk "mewujudkan" rencana penyelamatan aplikasi TikTok.

Pada hari Jumat lalu, ByteDance mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim merupakan bentuk penyensoran. Mereka berharap agar Mahkamah Agung dapat melindungi hak warga Amerika untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas.

Namun, para ahli hukum, seperti yang dilaporkan oleh New York Times, tidak melihat adanya jalan hukum yang dapat diambil oleh Trump untuk menyelamatkan TikTok setelah ia kembali menjabat pada tanggal 20 Januari yang akan datang.

Perubahan pandangan Donald Trump mengenai TikTok

Pada masa jabatan pertamanya, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang membatasi transaksi antara Amerika Serikat dan aplikasi TikTok. Langkah ini diambil dengan alasan adanya masalah keamanan nasional.

Pemerintahan Trump bahkan menyatakan bahwa TikTok berpotensi menjadi sarana bagi pemerintah Tiongkok untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika. Dalam konteks ini, Microsoft menunjukkan minat untuk membeli TikTok jika ada peluang yang diberikan.

Namun, larangan tersebut menghadapi berbagai tantangan hukum, dan pada akhirnya, di tahun 2021, Presiden Biden mencabut perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump.

Apakah janji Trump untuk membantu TikTok hanya untuk menarik perhatian publik?

Pada awal tahun 2024, Donald Trump mengubah pandangannya setelah dilaporkan bertemu dengan seorang donatur besar dari Partai Republik yang memiliki investasi signifikan di TikTok. Perubahan sikap ini semakin menguat setelah Presiden Biden menandatangani undang-undang yang berpotensi melarang aplikasi TikTok pada awal 2025.

Dalam konteks pemilihan umum, Trump dianggap sebagai sosok yang menyelamatkan TikTok dan memanfaatkan isu tersebut untuk menarik perhatian pemilih muda. Dengan cara ini, ia berusaha memecah belah opini publik demi kepentingan politiknya.