Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi informasi bahwa Buronan Riza Chalid berada di Malaysia, memicu spekulasi tentang langkah ekstradisi selanjutnya oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyerukan pentingnya saling memaafkan di Momen Lebaran 2026 setelah sebulan berpuasa, berharap keberkahan dan kedamaian menyertai Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut Yusril, Mahkamah melihat adanya risiko dalam desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti putusan bebas Delpedro dkk, menegaskan independensi peradilan dan komitmen pemerintah untuk tidak intervensi.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluncurkan delapan buku yang merangkum 70 tahun perjalanan hidup dan pemikirannya, menawarkan wawasan mendalam bagi masyarakat luas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai tokoh serba bisa dengan rekam jejak panjang di pemerintahan, menjadi teladan bagi generasi muda.

Berbuntut permintaan maaf dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi. Ia berdalih hanya berniat edukasi kepada masyarakat juga Sudrajat

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan penempatan Polri di jabatan tertentu tetap sah setelah MK menolak uji materi UU ASN dan UU Polri.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing masih dalam tahap wacana, belum digodok secara resmi, namun semangatnya untuk akuntabilitas platform daring sangat kuat.